Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin optimistis pemerintah mampu mencapai target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada 2024.
Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) menilai hal tersebut sulit dicapai apabila tata kelola upaya penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tidak diubah, menurut Wapres, Pemerintah masih dalam jalur yang tepat dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia dengan target sekitar 7 persen dan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada 2024.
“Sisa waktu ini kita genjot terus, optimistis kita bisa [mencapai target],” ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Wapres, Minggu (5/2/2023).
Lebih lanjut, Wapres menerangkan bahwa target penurunan kemiskinan yang ada saat ini adalah target yang ditetapkan sebelum terjadi pandemi Covid-19.
Dia menilai pandemi Covid-19 yang melanda hampir 3 tahun terakhir memiliki kendala tersendiri dalam upaya penanggulangan, baik kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem.
“Kita masih berkeinginan dengan berbagai cara melakukan langkah-langkah [yang] lebih efektif dan juga terobosan-terobosan dengan mempercepat gerakan, mengkoordinasikan semua langkah, dan kemudian membuat sasaran-sasaran prioritas dimana [angka] kemiskinan itu tinggi,” ujarnya.
Baca Juga
Sebagai contoh, sambung Ma'ruf, saat ini terdapat 12 provinsi yang telah menjadi sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Kita inginkan masih tetap 2024 itu 0 persen. Artinya kita masih tetap berkeinginan. Bahwa itu karena adanya pandemi memang terhambat, sehingga memang lebih berat,” imbuhnya.
Ketika ditanya tentang pernyataan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan lebih banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas, Wapres menjelaskan bahwa dana penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran.
“Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menteri PAN dan RB itu, terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya [untuk] biaya perjalanan studi banding, sehingga menyedot, jangan terlalu besar. Memang kita selalu [jaga] jangan sampai terlalu [besar untuk rapat dan perjalanan dinas], tapi justru tepat sasaran pada kemudian koordinasi programnya yang benar kemudian konvergensi anggarannya,” imbuhnya.
Lebih jauh, Ma'ruf menjelaskan bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan pada dasarnya digunakan untuk dua program, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“[Anggaran penanggulangan kemiskinan] itu kan ada dua sebenarnya, yang satu [untuk] perlindungan sosial supaya mereka bisa kita tahan supaya jangan sampai lebih turun, lebih jauh, [dan supaya] mereka bisa survive. Kedua, [anggaran untuk] pemberdayaannya supaya mereka bisa tidak lagi miskin. Dua [anggaran] itu memang besar dan tersebar di berbagai kementerian lembaga,” paparnya.
Menurut Wakil Kepala Negara ini, anggaran tersebut wajar apabila jumlahnya besar. Namun yang terpenting adalah ketepatan sasaran, koordinasi progam, dan konvergensi anggaran pada tiap kementerian/lembaga.
“Anggaran ini jangan sampai masing-masing [kementerian/lembaga] menjalankan sendiri-sendiri, tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif,” pintanya.
Terlebih, tutur Ma'ruf, pemerintah memiliki target yang berat terutama menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0% pada 2024, sehingga penggunaan anggarannya harus lebih efisien.
“Masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran, karena anggarannya sudah besar. Tapi pada kinerja yang lebih efektif, ini yang harus dibenahi betul,” pesan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
