Bisnis.com, SOLO - Korupsi memang menjadi masalah global, namun sejumlah pejabat di Ukraina benar-benar melakukan hal yang tidak berperikemanusiaan.
Bagaimana tidak, sejumlah pejabat negara tersebut sempat-sempatnya korupsi di tengah gejolak perang yang terjadi.
Beberapa pejabat bahkan sudah dipecat dan mengundurkan diri.
Yang pertama mengundurkan diri pada hari Selasa adalah Kyrylo Tymoshenko, wakil kepala kantor presiden, yang mengawasi kebijakan regional dan sebelumnya bekerja pada kampanye pemilihan Zelensky.
Sementara Wakil Menteri Infrastruktur Vasyl Lozinskyi ditangkap dan dipecat atas dugaan mencuri dana USD400.000 yang dimaksudkan untuk membeli bantuan, termasuk generator.
Setelah Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina Februari lalu, Lozinskyi memang sering menjadi juru bicara pemerintah.
Beberapa jurnalis investigasi Ukraina mengatakan jika Lozinskyi kerap menggunakan beberapa mobil sport mahal selama perang.
Dalam sebuah posting Telegram, dia berterima kasih kepada Zelensky atas "kesempatan untuk melakukan perbuatan baik setiap hari dan setiap menit".
Dilansir dar The Guatdian, Wakil Menteri Pertahanan Vyacheslav Shapovalov juga mengundurkan diri, menyusul laporan bahwa dia mengawasi pembelian persediaan makanan militer dengan harga yang dinaikkan dari sebuah perusahaan yang relatif tidak dikenal.
Departemen menyebut ini sebagai "kesalahan teknis" dan mengklaim tidak ada uang yang berpindah tangan.
Begitu juga dengan Menteri pertahanan, Oleksii Reznikov, yang juga telah diperiksa karena alasan yang sama.
Berikut ini adalah pejabat top Ukraina yang juga telah diperiksa karena diduga melakukan korupsi dana perang sejak Selasa, 24 Januari 2023 kemarin.
- Wakil Jaksa Agung Oleskiy Symonenko
- Wakil Menteri Pembangunan Komunitas dan Wilayah Ivan Lukerya
- Wakil Menteri Pembangunan Komunitas dan Wilayah Vyacheslav Negoda
- Wakil Menteri Kebijakan Sosial Vitaliy Muzychenko
- Dan gubernur daerah Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kyiv, Sumy dan Kherson
Ukraina memiliki sejarah korupsi dan pada tahun 2021 Transparency International menempatkan negara tersebut di peringkat 122 dari 180 negara dalam peringkat negara korupnya.
