Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate meluruskan maksud pernyataan Ketua DPP Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu Partai NasDem, Effendy Choirie yang menyebutkan bahwa hak prerogatif presiden dalam mengganti menteri (reshuffle) juga disertai dengan hak partai pengusung untuk diajak berdiskusi.
Menurutnya, sejak UUD 1945 diamandemen dan syarat pendaftaran presiden diberlakukan, maka hak prerogatif presiden sudah bersifat mutlak. Oleh sebab itu, dia menilai hak tersebut secara konstitusi itu sepenuhnya berada di tangan Presiden.
“Namun, apabila presiden ingin berdiskusi, apakah itu dengan masukan dari staf, KSP, atau dengan pimpinan partai koalisi, itu opsi kembali kepada presiden. Konstitusi tidak mengatur sama sekali, hak prerogatif itu absolut, makanya disebut prerogatif karena itu absolut,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/1/2023).
Oleh sebab itu, dia kembali menegaskan bahwa orang nomor satu di Indonesia tersebut tidak berkewajiban untuk merombak menteri dengan meminta masukan dari pihak luar.
Meskipun begitu, Johnny mengatakan apabila Kepala Negara menghendaki untuk melakukan diskusi pun juga sah dan diperbolehkan. Bahkan, dia mengaku bahwa partai politik (parpol) NasDem juga tak pernah memberikan syarat kepada Jokowi untuk melakukan diskusi apabila ingin melakukan perombakan kabinet.
“Tidak ada syarat dari partai politik apalagi prasyarat dari NasDem kepada Presiden, kami menghormati betul konstitusi, dan menghormati hak prerogatif Presiden. Jadi, diskusi yang sedang hangat di ruang publik harus dibedakan mana pendapat orang pribadi, mana pendapat mewakili institusi partai politik, mana teoritik akademik,” paparnya.
Baca Juga
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem ini pun mengatakan bahwa tugas mereka sebagai parpol adalah menjaga agar pemerintahan berjalan dengan baik.
“Kalau dari partai NasDem, bagian dari koalisi, kami solid bersama Pak Jokowi,” pungkas Johnny.
Sebelumnya, dalam sebuah program televisi, Effendy Choirie mengatakan bahwa kader pengusung menteri yang terkena reshuffle memiliki hak untuk diajak diskusi.
"NasDem itu pendukung setia sejak 2014, jadi reshuffle sekarang itu apakah sudah memahami menghormati hak NasDem sebagai pengusung untuk diajak [berdikusi] misalnya Pak Surya diajak konsultasi. Intinya Presiden bukan raja, presiden punya hak prerogatif] memang iya punya hak itu, tetapi pengusung juga punya hak, hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak berembuk bermusyarawah," katanya di salah satu acara televisi, Sabtu (14/1/2023).
