Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate memastikan pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Eropa sama sekali tak membahas perombakan (reshuffle) kabinet.
“Ah tidak, tidak bahas itu kalau ngomong reshuffle. Ngomong reshuffle terlalu jauh. Omong reshuffle itu hak preogatifnya Bapak Presiden, bukan haknya para menteri,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/1/2023).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa sejak pertengahan November 2022, Surya Paloh memang sudah berencana lama untuk ke Eropa sebagai bagian dari agenda tahunannya ke Eropa, termasuk ke Inggris.
Adapun, dilanjutkannya, bahwa kebetulan di saat bersamaan kunjungan kenegaraan dari Surya Paloh, Luhut yang merupakan Menteri Koordinator bidang Marinves juga memiliki agenda kenegaraannya di sana.
“Pada saat ada di sana, bisa bertemu kan hal yang baik. Kalau tidak, mereka [juga bisa bertemu] setelah bertemu setelah rapat kenegaraan, misalnya. Jadi, kalau masih bisa bertemu, itu baik. Apalagi kalau bertemu tokoh yang punya komitmen tinggi untuk indonesia. Tidak hanya bisa membahas terkait ideologi negara, konstitusi negara, bentuk negara, tetapi komitmen untuk menjaga indonesia di saat yang tidak mudah seperti ini,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem ini mengatakan bahwa apabila keduanya berkesempatan bertemu justru merupakan hal yang baik sehingga diharapkan tidak selalu dianggap hanya membahas agenda tunggal.
Baca Juga
“Jadi, jangan selalu pertemuan [pejabat] itu dikaitkan dengan agenda tunggal, yaitu pilpres. Agenda pemilu kita tidak hanya pilpres, ada tiga yaitu pilpres, pileg, pilkada. Nah, di tiga-tiganya kan merupakan situasi demokrasi yang tumbuh berkembang dan harus tetap dijaga,” imbuhnya.
Johnny juga merespons peristiwa yang dialami politikus NasDem Zulfan Lindan dengan politikus PAN Asman Abnur yang mundur dari Menteri tahun 2019 usai PAN mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden (capres) 2019 merupakan konteks yang berbeda dengan apa yang terjadi di NasDem saat ini.
“Beda situasi politiknya, beda, beda situasi. Kalau NasDem menghormati etika politik. Dan menghormati komitmen politik. Kami tidak ngomong soal periode 2019-2024 yang pertama. Kedua, ketika Pak Asman kemungkinan sudah ada capres definitif. Yang ini kan belum ada capres definitif. Yang terbentuk dengan memenuhi syarat presidential threshold. Ini kan belum ada. Belum didaftarkan juga di KPU, jadi belum bagian dari dinamika politik nasional di dalam ruang demokrasi indonesia yang subur,” pungkas Johnny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
