Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Rusia Vladimir Putin menginstruksikan untuk mendeklarasikan gencatan senjata di zona operasi khusus pada Natal Ortodoks.
“Berdasarkan fakta bahwa sejumlah besar penduduk di zona pertempuran adalah Kristen Ortodoks, kami mendesak pihak Ukraina untuk mengumumkan gencatan senjata agar mereka dapat menghadiri kebaktian pada Malam Natal dan juga pada Hari Natal,” kata pernyataan itu dikutip TASS, Jumat (6/1/2023).
Putin telah menginstruksikan untuk mengumumkan gencatan senjata di sepanjang garis pertempuran di zona operasi militer khusus dari pukul 12:00 pada 6 Januari hingga 24:00 pada 7 Januari, layanan pers Kremlin melaporkan pada hari Kamis (5/1/2023).
“Mengingat pidato Yang Mulia Patriark Kirill, saya menginstruksikan Menteri Pertahanan Federasi Rusia untuk melakukan gencatan senjata di sepanjang garis pertempuran di Ukraina dari pukul 12:00 pada 6 Januari hingga 24:00 pada 7 Januari ini tahun," menurut sebuah dokumen yang dikutip oleh layanan pers.
"Berdasarkan fakta bahwa sejumlah besar penduduk di zona pertempuran adalah Kristen Ortodoks, kami mendesak pihak Ukraina untuk mengumumkan gencatan senjata agar mereka dapat menghadiri kebaktian pada Malam Natal dan juga pada Hari Natal," kata pernyataan itu.
Sebelumnya pada Kamis (5/1/2023), Patriark Kirill dari Moskow dan seluruh Rusia berbicara kepada pihak yang berkonflik mendesak mereka untuk mengumumkan gencatan senjata Natal di Ukraina serta di Donbass dan wilayah baru Rusia lainnya yang terlibat dalam aksi militer.
Baca Juga
Kabinet Israel
Sementara itu, Rusia mengharapkan Kabinet Israel yang baru tidak akan memulai jalur eskalasi tetapi akan menunjukkan kemauan politik dan melupakan langkah-langkah radikal, kata Wakil Tetap untuk PBB Vasily Nebenzya pada pertemuan Dewan Keamanan PBB.
Meningkatnya ketegangan di tengah kunjungan menteri keamanan nasional Israel ke kompleks masjid Al Aqsa pada 3 Januari 2023 menimbulkan kekhawatiran paling serius, kata diplomat Rusia itu.
"Sulit untuk memahami kejadian ini selain mengingat peristiwa tahun 2000, ketika kunjungan Ariel Sharon yang dilindungi oleh ratusan petugas polisi ke Temple Mount telah menjadi 'pemicu' untuk memulai 'Intifada Kedua," ketika beberapa ribu orang tewas dari kedua belah pihak, kata Nebenzya.
"Kami ingatkan lagi bahwa tidak dapat diterima untuk melanggar status quo sejarah dan hukum Yerusalem - tempat lahir tiga agama monoteistik - dan tempat suci yang terletak di sana," kata utusan itu.
“Kami mencatat pada saat yang sama peran menstabilkan Kerajaan Hashemite Yordania secara historis bertanggung jawab atas perlindungan tempat-tempat suci Islam dan penyediaan akses gratis ke sana. Ketidaksepakatan di sekitar kota ini tetap menjadi salah satu sumber utama ketidakstabilan tidak hanya di zona konflik Palestina-Israel tetapi juga di seluruh Timur Tengah. Langkah-langkah seperti itu pada akhirnya mengancam untuk 'mengguncang' situasi dan mengakibatkan bentrokan bersenjata berskala besar, yang telah kita saksikan lebih dari sekali," kata diplomat Rusia itu.
"Dalam hal ini, kami sangat mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dan menahan diri dari langkah-langkah provokatif dan tindakan sepihak," kata Nebenzya.
