Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta berobat ke luar negeri dikurangi. Untuk itu, setiap rumah sakit (RS) di Tanah Air baik milik pusat, provinsi, kabupaten-kota, maupun swasta yang melayani pasien BPJS dapat memiliki standar pelayanan yang baik.
Kepala Negara mengatakan peningkatan pelayanan perlu dilakukan untuk mengurangi potensi masyarakat yang pergi berobat ke luar negeri.
"Artinya kita ingin mengurangi sebanyaknya warga kita yang berobat ke luar negeri, utamanya ke negara tetangga-tetangga sahabat kita dan kebutuhan rumah sakit khusus untuk jantung, kanker itu dibutuhkan untuk dibangun," ujarnya kepada wartawan usai meresmikan Tol Pekanbaru-Bangkinang, Rabu (4/1/2023).
Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia ini pun tidak menampik bahwa di Riau masih kekurangan fasilitas kesehatan untuk penanganan sakit khusus seperti rumah sakit jantung dan rumah sakit kanker.
"Ini yang dibutuhkan di Provinsi Riau. Itu baru saya bicarakan dengan Pak Gubernur. Tanahnya dari provinsi nanti akan kami bangun," katanya.
Selain itu, Presiden RI Ke-7 ini juga menjelaskan peninjauan dimaksudkan untuk memastikan pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit berjalan baik. Apalagi, dia juga memastikan saat ini BPJS Kesehatan sudah membayar tepat waktu ke RS.
Baca Juga
“Saya cek tadi mulai dari pendaftaran, kemudian di pelayanan untuk obat, kemudian naik di pelayanan di kamarnya. Saya bertanya ke beberapa dilayani dengan baik. Karena sekarang tidak seperti yang dulu BPJS telat bayar, sekarang enggak, BPJS memiliki duit yang cukup untuk membayar tepat waktu,” tuturnya.
Masih dalam kunjungan ke Pekanbaru, Jokowi juga meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Bawah Kota Pekanbaru untuk memastikan bahwa optimisme para pedagang bisa terus meningkat pada 2023.
"Saya masuk ke pasar bawah untuk melihat geliat ekonomi di pasar utamanya yang berkaitan dengan omzet apakah dibandingkan pada 2021 lebih baik, para pedagang menyampaikan 2022 lebih baik," katanya.
Jokowi mengatakan, pedagang berharap pendapatan atau omzet dapat naik pada tahun 2023. Terlebih, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah dicabut.
"Namun setelah PPKM dicabut para pedagang berharap omzetnya lebih baik, artinya di tahun 2023 semuanya berharap dan optimisme lebih baik dari 2022," pungkas Jokowi.