Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly resmi melantik Silmy Karim sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Rabu (04/01/2023).
Yasonna menuturkan bahwa tugas-tugas keimigrasian semakin dinamis dan berkembang. Dia berharap Dirjen Imigrasi yang baru mengikuti perkembangan keimigrasian strategis.
Khususnya, kata dia, mempelajari beberapa negara yang dapat memberikan kecepatan pelayanan keimigrasian sehingga pada akhirnya dapat menarik minat para investor dan orang-orang yang memiliki talenta untuk datang.
“Saya juga mengharapkan Dirjen Imigrasi melakukan berbagai upaya perubahan yang melibatkan stakeholder terkait, kunci utamanya adalah melalui teknologi dan digitalisasi,” ujar Yasonna.
Beberapa hal yang digarisbawahi oleh Menkumham untuk ditindaklanjuti oleh Dirjen Imigrasi antara lain koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait kebijakan Golden Visa untuk mendatangkan investor dan global talents, peningkatan layanan Visa on Arrival (VoA) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
Selain itu, Silmy juga diminta untuk meminimalkan pungutan liar, pengembangan pelayanan keimigrasian pada bandara yang dibuka untuk penerbangan langsung internasional, dan layanan keimigrasian yang mendukung kemudahan berusaha di Indonesia dengan tetap memenuhi kriteria untuk menjaga kepentingan nasional.
Baca Juga
Adapun, Silmy Karim dalam sambutannya meminta dukungan Menkumham serta semua pihak di lingkungan Kemenkuham untuk melaksanakan tugasnya.
“Saya izin bergabung dengan keluarga besar Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam kesempatan ini saya ingin memohon dukungan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya agar dapat menjalankan tugas-tugas selaku Dirjen Imigrasi dengan optimal,” ungkap Silmy.
Dia juga menyampaikan harapannya agar dapat bekerja sama bahu-membahu dengan seluruh jajaran Imigrasi Indonesia untuk membuat Imigrasi lebih maju.
Menurutnya, inovasi untuk memberi pelayanan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat harus terus berlanjut. Imigrasi harus menjadi garda terdepan yang andal untuk menegakkan kedaulatan Wilayah Republik Indonesia.
