Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Komunitas Perokok Bijak: Larangan Penjualan Rokok Ketengan Tak Masuk Akal

Rencana larangan penjualan rokok ketengan menuai kritik dari Komunitas Perokok Bijak. Menurut mereka aturan itu tidak masuk akal karena sulit diimplementasikan.
Petani tembakau memasang spanduk berisi tuntutan penolakan kenaikan tarif cukai rokok di kantor Kementerian Keuangan pada Senin (28/11/2022). JIBI/Wibi Pangestu Pratama.
Petani tembakau memasang spanduk berisi tuntutan penolakan kenaikan tarif cukai rokok di kantor Kementerian Keuangan pada Senin (28/11/2022). JIBI/Wibi Pangestu Pratama.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah melarang penjualan rokok ketengan kembali menuai pro dan kontra dari sejumlah elemen masyarakat, tak terkecuali konsumen. Komunitas Perokok Bijak menilai aturan ini tidak masuk akal karena sulit diimplementasikan.

“Kalau tidak boleh jual ketengan, sanksinya apa? Yang melanggar mau dipenjara? Silakan saja turunkan polisi dan TNI untuk mengawasi begitu banyak pedagang asongan dan sopir angkot yang membeli rokok ketengan. Artinya kalau bikin aturan yang masuk akal dan bisa diaplikasikan,” ujar Ketua Komunitas Perokok Bijak Suryokoco Suryoputro melalui rilisnya, Minggu (1/1/2023).

Suryokoco menilai bahwa konsumen akan selalu mencari cara agar dapat mengakses rokok. Alih-alih mengurangi konsumsi, larangan penjualan rokok batangan justru akan meningkatkan konsumsi rokok karena harus membeli dalam jumlah banyak sekaligus. Padahal, lanjut Suryokoco, banyak konsumen yang sengaja membeli batangan untuk meminimalisir konsumsi rokok. 

“Kalau perokok itu beli satu bungkus jadi lebih boros. Tapi kalau ketengan, beli ketika mau saja, jadi konsumsinya tidak bebas. Ketika keliatan barangnya ada dan masih banyak, konsumsinya juga jadi banyak,” imbuhnya.

Dia meyakini, Apabila aturan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi perokok anak, bahkan dirinya menilai aspek edukasi yang justru harus diperkuat. Pemerintah, lanjutnya, dapat mengoptimalkan peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menjalankan fungsi edukasi kepada anak sekolah.

“Kalau bicara perokok anak, kan gampang, pemerintah tinggal duduk bareng bersama Pak Nadiem Makarim. Anak sekolah yang ketahuan merokok, sekali-dua kali ditegur, tiga kali dikeluarkan dan semua sekolah tidak boleh menerima lagi. Selesai, tidak akan ada anak merokok,” katanya .

Suryokoco mengatakan, selama ini konsumen telah terbebani dengan adanya sejumlah aturan yang memberatkan, seperti kenaikan cukai tinggi ditambah peraturan eksesif lainnya. Padahal, menurut Suryokoco, kenaikan cukai yang tinggi tidak efektif membuat konsumen berhenti merokok. Hal ini justru membuat konsumen beralih mencari rokok ilegal yang harganya jauh lebih murah.

Suryo juga menjelaskan bahwa Komunitas Perokok Bijak telah menaati aturan yang ada, yaitu rokok hanya diperbolehkan bagi orang dewasa atau berusia 18 tahun ke atas. Pihaknya juga selalu mengimbau agar konsumen membeli rokok yang legal dengan pita cukai dan tidak merokok di dekat anak-anak.

“Di sosmed kita suka mengingatkan yang dewasa untuk tidak merokok di dekat anak. Apabila ada anak, kita pindah ke tempat lain. Kita juga tidak menyuruh anak beli rokok. Kita paham yang boleh beli rokok itu yang sudah berumur. Kita juga tahu adabnya orang merokok harus di tempat yang sudah ditentukan,” pungkas Suryo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Pemerintah akan mengeluarkan larangan penjualan rokok ketengan pada 2023.

Rencana larangan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.

Dalam beleid itu tercantum rencana untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 soal Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa langkah untuk melarang penjualan rokok batangan ini juga menjadi salah satu amanat dari undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Oleh karena itu, dia mengatakan langkah tersebut harus dijalankan.

"Aturan ini merupakan turunan dari undang-undang, sehingga masalahnya sudah menjadi undang-undang, sehingga harus dilaksanakan," tuturnya kepada wartawan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) Kabupaten Semarang, Selasa (27/12/2022).

Lebih lanjut, Ma'ruf Amin ini menyampaikan pemberlakuan larangan penjualan rokok batangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, baik individu dewasa maupun anak-anak.

Dia mendengar bahwa rokok batangan itu yang banyak membeli anak-anak.

"Jadi ini menyangkut masalah kesehatan, jadi ini untuk mencegah," paparnya.

Terkait implementasinya di lapangan, Ma’ruf pun menekankan bahwa pemerintah dan seluruh pihak terkait akan memastikan pengawasan penerapannya di lapangan, baik dari sisi sosialisasi, hingga penjualannya.

"Kalau pengawasan, pasti ya. Karena ini sudah menjadi [amanat] undang-undang dan itu dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, [pengawasan] kita siapkan. Pengawasan akan terus dilakukan," imbuhnya.

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan bahwa penjualan rokok batangan akan dilarang lantaran demi menjaga kesehatan masyarakat di Indonesia.

Soal penjualan rokok, orang nomor satu di Indonesia ini bahkan menegaskan selama ini Indonesia masih memperbolehkan penjualan secara batangan.

Sementara itu, lanjutnya, di beberapa negara sudah ada yang melarang penjualan rokok sepenuhnya, baik batangan maupun per bungkus.

"Di beberapa negara justru sudah dilarang [jual rokok batangan]. Kita kan masih [boleh jual rokok], tetapi untuk yang batangan, tidak," tegasnya di Pasar Pujasera, Jawa Barat, Selasa (27/12/2022).

Sebelumnya, wacana pelarangan penjualan rokok batangan telah tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023, yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Sementara itu, rencana pemerintah untuk melarang penjualan rokok secara eceran ditolak sejumlah pedagang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Penulis : Akbar Evandio
Editor : Ibad Durrohman
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper