Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (27/12/2022) meminta Taliban untuk membatalkan kebijakan yang menargetkan atau membatasi perempuan dan anak-anak perempuan di Afghanistan.
Adapun Dewan Keamanan PBB mengungkap kekhawatirannya terhadap minimnya Hak Asasi Manusia (HAM) di negara itu.
Usai merebut kekuasaan di Afghanistan, Taliban melarang perempuan bekerja di organisasi non-pemerintah, yang memicu protes internasional.
Selain itu, Taliban telah menangguhkan pendidikan Universitas untuk perempuan dan sekolah menengah untuk anak-anak dan remaja perempuan.
Dewan Keamanan PBB mengatakan sangat khawatir dengan meningkatnya pembatasan pendidikan perempuan di Afghanistan.
PBB juga menyerukan partisipasi perempuan dan anak perempuan yang penuh, setara, dan bermakna di Afghanistan.
Selain itu, PBB juga mendesak Taliban untuk membuka kembali sekolah, dan dengan cepat membalikkan kebijakan dan praktik tersebut.
Dewan Keamanan PBB juga mengutuk larangan perempuan bekerja untuk LSM, dan menambah peringatan akan dampak penerapan tersebut.
"Pembatasan ini bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Taliban kepada rakyat Afghanistan serta harapan masyarakat internasional," katanya.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menyerukan pesan dari Dewan Keamanan dan menyebut pembatasan terbaru terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM yang tidak dapat dibenarkan dan harus dicabut.
Komunitas internasional telah menghormati hak-hak perempuan sebagai poin penting dalam negosiasi dengan pemerintah Taliban untuk pengakuannya dan pemulihan bantuan.
Pada Selasa (27/12/2022) pagi, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk memperingatkan tentang konsekuensi mengerikan yang akan ditimbulkan oleh kebijakan semacam itu.
"Tidak ada negara yang dapat berkembang bahkan bertahan secara sosial dan ekonomi dengan setengah populasinya dikecualikan," kata Volker Turk.
Adapun Turk menyampaikan kekhawatirannya atas kebijakan pembatasan pada perempuan yang dapat menimbulkan risiko di luar perbatasan Afghanistan.
"Pembatasan tak terduga yang dikenakan pada perempuan dan anak perempuan ini tidak hanya akan meningkatkan penderitaan semua warga Afghanistan tetapi, saya khawatir, menimbulkan risiko di luar perbatasan Afghanistan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Turk mengatakan bahwa kebijakan itu berisiko membuat masyarakat Afghanistan menjadi tidak stabil, seperti dilansir dari CNA, Rabu (28/12/2022).
Turk memperingatkan bahwa melarang perempuan bekerja di LSM akan melucuti pendapatan penting keluarga, dan akan semakin menyulitkan Afghanistan saat menghadapi musim dingin, ketika kebutuhan kemanusiaan berada pada puncaknya.
Sementara itu, beberapa kelompok bantuan asing mengumumkan pada Minggu (25/12/2022) bahwa telah menangguhkan operasi mereka di Afghanistan.
Adapun di Afghanistan, wanita juga telah diusir dari banyak pekerjaan pemerintah, dicegah bepergian tanpa saudara laki-laki dan diperintahkan untuk menutupi diri di luar rumah, idealnya dengan burqa, dan tidak diizinkan untuk memasuki taman.
"Perempuan dan anak perempuan tidak dapat disangkal hak bawaannya. Upaya otoritas de facto untuk membuat mereka diam dan tidak terlihat tidak akan berhasil," kata Turk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
