Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memahami bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia 2024 dibutuhkan kemampuan riset dan pengembangan (research and development/R&D) yang memadai.
Menurutnya, riset membantu pemerintah dalam mengumpulkan data dan wawasan perilaku masyarakat sehingga diharapkan memudahkan untuk menciptakan solusi yang dibutuhkan.
Oleh sebab itu, dia mengatakan untuk mendukung mimpi Indonesia sebagai pusat Halal Dunia 2024, maka riset akan didukung melalui pengadaan dana riset industri halal yang akan dikonsolidasikan melalui lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Untuk organisasinya dikonsolidasikan anggaran dari BRIN sesuai arahan dari Presiden dan Wapres, akan kami tingkatkan [dana riset] terutama untuk fokus-fokus penelitian seperti ketahanan pangan dan tadi juga dilaporkan oleh pak Menko PMK [Muhadjir Effendy] untuk juga [riset dan pengembangan] agar mendukung industri halal,” tuturnya saat ditemui Bisnis belum lama ini.
Dalam hal ini, Sri Mulyani mengatakan kebutuhan dana riset industri halal akan termasuk dalam komponen-komponen dalam sisi fokus pemerintah terutama makanan, farmasi. Hal ini disebabkan, disebutnya bahwa sektor tersebut sangat banyak konsumsi oleh masyarakat.
Selain itu, sektor lain yang akan difokuskan untuk mendapatkan dana riset tersebut adalah untuk kebutuhan fesyen halal dan juga merupakan rekomendasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparefkraf) Sandiaga Uno.
“Nah, untuk anggarannya nanti juga tidak hanya yang ada di BRIN, kami sekarang tengah [mengembangkan] punya lembaga untuk pengelolaan dana abadi riset yang sekarang ini sudah meningkat yang [akan] kami tambahkan lagi [dananya] Rp5 triliun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengaki penambahan anggaran nantinya akan dilakukan untuk mendukung riset yang biasanya membutuhkan fleksibilitas.
“Apalagi, riset itu kan tidak mengikuti tahun anggaran, kadang diperlukan multi-years sehingga kami dengan Kemen dan pendidikan tinggi serta BRIN itu mengakselerasi untuk tambahan anggarannya untuk 2023 melalui belanja K/L maupun melalui belanja dari dana abadi,” tuturnya.
Selain itu, dia menjabarkan upaya mendorong industri halal juga akan dilakukan melalui penetrasi di lingkungan pendidikan yaitu perguruan tinggi.
“Kami masih punya [strategi] lagi yaitu dana abadi untuk perguruan tinggi, ini juga untuk mendukung riset, tadi pak Wapres menyampaikan dalam rapat agar diperguruan tinggi juga dibangin sentra-sentra untuk aktivitas dan penelitian termasuk pengembangan produk keuangan untuk mendukung ekonomi syariah,” tuturnya.
Terakhir, dia menjelaskkan selain anggaran dana riset, pemerintah juga menggunakan dukungan fiskal seperti super deduction tax.
Untuk diketahui, super tax deduction merupakan insentif pajak yang diberikan pemerintah pada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi, meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi.
“Jadi dalam hal ini kalau industri atau pelaku ekonomi melakukan riset mereka bisa mengurangkan untuk perpajakannya double, jadi super deduction untuk hal ini juga untuk meningkatkan ekosistem riset agar tidak hanya berpusat dengan dana pemerintah, tetapi juga dari swasta yang kami dukung melalui insentif yang progresif seperti super deduction,” tandas Sri.
Senada, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengamini bahwa kementeriannya telah merekomendasi sejumlah sektor penting untuk menjadi perhatian dalam mendapatkan dana riset.
“Fokus kami di Kemenparekraf adalah mendorong riset di kuliner, fesyen, dan pariwisata halal, karena ketiga sektor ini yang paling besar dalam mendorong terbukanya lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi Indonesia,” katanya kepada Bisnis.
Kebutuhan Mendesak
Di sisi lain, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan bahwa riset menjadi kebutuhan mendesak, di mana potensinya juga begitu besar. Dia mencontohkan melalui riset kebutuhan pengadaan pangan dapat direalisasikan secara mandiri.
“Jadi memang riset ini penting terutama bahan halal yang masih diimpor, seperti gelatin misalnya sekarang BRIN sedang melakukan penelitian agar bahan-bahan yang dibuat bisa dari bahan lokal, jadi peran riset ke depan [untuk industri halal] memang begitu penting,” ujarnya
Menurut catatan Bisnis, Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp6,09 triliun untuk BRIN pada 2022 dalam Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja (APBN). Rinciannya, senilai Rp3,03 triliun untuk program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan Rp3,06 triliun untuk program dukungan managemen.
Anggaran tersebut pengalihan dari pagu anggaran beberapa lembaga ke dalam anggaran BRIN dengan kode BA 124. Pagu anggaran yang dialihkan adalah BA 042 Kemristek/BRIN sebesar Rp1,03 triliun, BA 079 LIPI senilai Rp1,82 triliun.
Kemudian, BA 080 BATAN senilai Rp 773,9 miliar, BA 081 BPPT sebesar Rp1,62 triliun, dan BA 082 LAPAN senilai Rp 848 miliar. Proses integrasi 5 lembaga riset tersebut ke dalam BRIN telah selesai.
Tahap kedua, proses integrasi lembaga riset di 28 K/L telah dilakukan pada akhir tahun lalu. Sisanya, masih ada proses integrasi di 6 K/L yang ditargetkan selesai pada akhir Januari 2022.
