Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis Indeks Kerawan Pemilu (IKP) untuk Pemilu 2024 pada Jumat (16/12/2022). Dalam IKP itu, DKI Jakarta jadi provinsi paling rawan terjadinya pelanggaran dan masalah.
Bawaslu memakai empat konstruksi dalam menilai IKP, yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi politik.
Selain itu, ada 61 indikator yang digunakan, yang masing-masing mengukur jumlah kejadian dan tingkat kejadian.
Hasilnya, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan paling tinggi, dengan skor 88,96. Peringkat kedua Sulawesi Utara dengan skor 87,48. Ketiga, ada Maluku Utara dengan skor 84,86.
Keempat, ada Jawa Barat dengan skor 77,04. Kelima, ada Kalimantan Timur dengan skor 77,04 juga.
Lima provinsi tersebut masuk ke kategori kerawanan tinggi. Khusus untuk DKI, dari konteks sosial dan politik Jakarta mendapatkan skor 78,27 atau peringkat keempat.
Baca Juga
Dari konteks penyelenggaraan pemilu, Jakarta mendapatkan skor 92,36 atau peringkat ketiga. Untuk konteks kontestasi, Jakarta memperoleh skor 96,09 atau peringkat kedua.
Sedangkan konteks partisipasi, Jakarta memperoleh skor 87,01 atau peringkat dua. Jika ditotal, Jakarta jadi provinsi paling rawan.
Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan, yang dimaksud kerawanan pemilu merupakan segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat pemilu yang demokratis. Selain itu, tiga tujuan dari IKP.
“Pertama, memetakan potensi kerawanan yang ada di 34 provinsi dan kabupaten/kota. Lalu melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran terhadap pemilu ataupun pemilih kita, dan yang ketiga bertujuan untuk menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu,” ujar Lolly saat memaparkan rilis IKP di Redtop Hotel, Jakarta, Jumat (16/12/2022).
