Kontroversi Ahmad Zahid Hamid
Keputusan Anwar Ibrahim memasukkan Ahmad Zahid Hamidi ke dalam kabinet pemerintahan persatuannya sarat kontroversi. Sebabnya, Presiden UMNO itu masih terbelit kasus hukum.
Anwar dianggap memberikan jabatan kepada Zahid, yang juga pemimpin koalisi Barisan Nasional itu untuk stabilitas politik.
Zahid ditunjuk sebagai wakil perdana menteri oleh Anwar, yang mengumumkan kabinetnya pada Jumat, 2 Desember 2022. Padahal kelompok masyarakat sipil mendesak Anwar untuk tidak memasukkan politisi dengan kasus kriminal yang sedang berlangsung di kabinetnya.
Setelah pemilu Malaysia, Zahid dan koalisinya tiba-tiba mendukung Anwar menjadi perdana menteri bersaing dengan Muhyiddin Yassin dari Perikatan Nasional. Langkah Zahid sendiri memunculkan gejolak internal di tubuh Barisan Nasional, karena elit seperti mantan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menolak aliansi itu, sebelum akhirnya menyampaikan dukungan sepenuhnya.
Pakar politik dari Singapore Institute of International Affairs Oh Ei Sun mengatakan langkah itu, meski tidak populer, seharusnya memberi UMNO motivasi untuk tetap mendukung Anwar untuk saat ini.
“Dalam jangka pendek ya, karena itu akan mencegah UMNO membelot. Prioritas (Anwar) sekarang adalah untuk kelangsungan pemerintahannya," katanya kepada Malay Mail dikutip dari Tempo.Co, Sabtu (3/12/2022).
Oh menyebut kredibilitas pemerintahan Anwar adalah masalah jangka menengah atau panjang. Dalam artian keberlangsungan pemerintahan persatuan yang biasanya rentan, penting jadi catatan untuk Anwar. Adapun untuk kasus hukum yang bersangkutan, itu dapat ditunggu sampai benar-benar diproses pengadilan.
Zahid menghadapi 47 tuntutan pidana dalam kasus yang berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana 52,25 juta ringgit atau sekitar Rp 184 miliar dari yayasan milik keluarganya. Lembaga itu didirikan untuk membantu orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Dalam persidangan, Zahid dituduh menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembayaran kartu kredit dan mobil.
Berikut daftar Kabinet PM Anwar Ibrahim dilansir dari Bernama:
Perdana Menteri dan Menteri Keuangan: Anwar Bin Ibrahim
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah: Ahmad Zahid Hamidi
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perladangan dan Komoditas: Fadillah Bin Yusof
Menteri Transportasi: Lokes Siew Fook Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan: Mohamad Bin Sabu
Menteri Ekonomi: Mohd Rafizi Bin Ramli Menteri Pembangunan Kerajaan: Nga Kor Ming
Menteri Pertahanan: Mohamad Bin Haji Hasan Menteri Ketenagakerjaan: Alexander Nata Linggi
Menteri Dalam Negeri: Saifuddin Nasution Bin Ismail
Menteri Perdagangan Antarbangsa dan Industri: Tengku Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz
Menteri Pendidikan Tinggi: Mohamed Khaled Bin Nordin
Menteri Sains dan Teknologi: Chang Lin Kang
Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat: Nancy Binti Shukri
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup: Salahuddin Bin Ayub
Menteri Undang-undang dan Reformasi Institusi: Azalina Binti Othman
Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim: Nik Zami Bin Nik Ahmad
Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi: Ewon Benedick
Menteri Luar Negeri: Zambry Bin Abd Kadir
Menteri Pariwisata: Tiong King Sing
Menteri Komunikasi Digital: Ahmad Fahmi Bin Mohamed Fadzil
Menteri Pendidikan: Fadhlina Binti Sidiek
Menteri Perpaduan Negara: Ago Anak Dagang
Menteri Agama: Mohd Na'im Bin Haji Mokhtar
Menteri Belia dan Sukan: Yeoh Tseow Suan
Menteri Sumber Manusia: Sivakumar A/L Varatharaju Naidu
Menteri Kesehatan: Zaliha Binti Mustafa
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Serawak: Amizan Bin Mohd Ali
