Bisnis.com, JAKARTA – Imparsial menganggap setidaknya ada lima poin krusial yang harus ditanyakan DPR kepada calon Panglima TNI Yudo Margono saat uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
Direktur Imparsial Gufron Mabrur mengatakan, pergantian Panglima TNI harus dijadikan momentum melakukan perbaikan di tubuh TNI. Oleh sebab itu, penting bagi DPR untuk memastikan tujuan tersebut dalam uji kepatutan dan kelayakan.
“DPR harus meminta calon Panglima TNI untuk menetapkan agenda prioritas yang dapat dicapai dalam setahun ke depan, khususnya terkait agenda reformasi TNI yang banyak mendapat catatan merah dari publik,” ujar Gufron lewat rilis tertulis, dikutip Rabu (30/11/2022).
Pertama, terkait operasi militer selain perang (OMSP) yang harus dikoreksi karena selama ini dinilai bertentangan dengan UU TNI.
“Khususnya di Papua yang sering berdampak buruk terhadap kekerasan politik dan pelanggaran HAM,” jelasnya.
Kedua, penegakan hukum kepada anggota TNI yang melakukan penyimpangan dan kekerasan terhadap masyarakat. Yudo dianggap harus mampu memastikan proses hukum berjalan kepada anggotanya yang melakukan kejahatan.
Baca Juga
“Selain itu [ketiga] agenda reformasi TNI yang krusial juga adalah restrukturisasi komando teritorial yang juga merupakan amanat dari undang-undang nomor 34 Tahun 2004 karena struktur komando militer tidak boleh mengikuti sama persis dengan struktur pemerintahan sipil,” ungkap Gufron.
Keempat, penguatan kontrol dan pengawasan terhadap TNI. Gufron mengingatkan, Pemilu 2024 semakin dekat, maka Yudo harus mampu memastikan kontrol dan pengawasan ketat kepada anggotanya supaya harus tetap netral.
Untuk memastikan itu, Yudo dinilai perlu membuka kerja sama dengan pihak luar agar bisa melakukan pengawasan yang lebih akuntabilitas.
“Panglima TNI baru perlu membuka partisipasi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman dan lembaga negara lainnya, serta juga dengan organisasi masyarakat sipil,” jelasnya.
Kelima, Yudo juga harus memastikan keberlanjutan kebijakan yang dianggap sudah positif yang dikeluarkan panglima TNI sebelumnya. Gufron mencontohkan, penghapusan kebijakan tes keperawanan bagi perempuan calon anggota TNI, keturunan PKI dapat mendaftar calon anggota TNI, adanya keinginan untuk mengubah pendekatan keamanan di Papua dari militeristik ke kemanusiaan.
“Sebagai sebuah inisiatif, kebijakan yang diinisiasi oleh panglima TNI sebelumnya [Andika Perkasa] tentunya penting untuk dijalankan secara nyata dan konsisten,” tutupnya.
Jadwal uji kepatutan dan kelayakan Yudo sendiri direncanakan akan dilakukan pada pekan depan oleh Komisi I DPR.
