Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa (29/11/2022), menegaskan pemerintahan di bawah kepemimpinannya tidak akan membiarkan korupsi terjadi. Untuk itu, pengadaan barang dan jasa di pemerintahan harus melalui proses tender.
“Saya mendesak semua orang (di pamong praja) untuk bekerja sebagai tim. Mari berkomitmen untuk menyelamatkan negara kita,” kata Anwar dilansir dari Bernama.
Dikatakan, bahwa dirinya tidak tertarik untuk mengikuti jejak buruk dari pemerintahan sebelumnya, dan mengatakan fokusnya membawa negara ke arah kemajuan.
“Kita harus mengembalikan citra aparatur sipil negara yang sudah tercoreng. Ini hanya dapat dilakukan melalui perubahan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Anwar mengatakan bahwa jika kecerobohan pemerintahan sebelumnya adalah sejarah, maka dirinya tak ingin mengungkitnya kembali.
“Jika Anda melihat kelemahan dan kecerobohan sebelum ini, itu adalah sejarah. Saya tidak ingin menggali semua itu. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkan diri untuk masa depan,” tegas Anwar.
DIa meminta para pegawai untuk bekerja dengan pemerintah membawa perubahan dan mengembalikan negara ke masa kejayaannya.
Dikatakan, pegawai negeri sipil (PNS) harus memiliki semangat islah atau reformasi, demi kemajuan negara, seperti dilansir dari CNA, Selasa (29/11/2022).
Reformasi diperlukan agar negara dapat berubah, Malaysia telah mencapai tingkat tertentu sebelumnya tetapi mengalami penurunan ekonomi, stabilitas, dan disiplin.
Anwar juga menyinggung pentingnya pamong praja sebagai pilar negara.
"Kita mungkin tidak berhasil jika pamong praja tidak bersama saya. Pemimpin datang dan pergi, tetapi pegawai negeri tetap menegakkan sistem dan aturan negara," katanya.
Dia mengaku sangat terbantu dengan mendengarkan ide-ide PNS, karena mereka berpengalaman di bidangnya masing-masing.
Selanjutnya, Anwar berpesan kepada calon anggota Kabinet untuk menjalin hubungan kerja yang baik dengan para PNS.
"Dengarkan pandangan mereka kecerdasan kami, keuletan kami, minat kami tidak mendekati pengalaman mereka (pegawai negeri)," lanjutnya.
Anwar menambahkan, bahwa dirinya akan mengunjungi departemen dan kementerian pemerintah untuk mendapatkan saran dan pandangan dari pegawai negeri.
"Hanya dengan melakukan ini, kami dianggap sebagai keluarga yang bekerja sebagai satu tim," ujarnya.
Anwar dilantik sebagai PM ke-10 Malaysia pada Kamis (29/11/2022), usai terjadi kebuntuan politik setelah Pemilihan Umum ke-15 (GE15), karena tidak ada koalisi yang menguasai mayoritas kursi di parlemen.
