Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah menyatakan NasDem melanggar etika politik karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
Surya bahkan mengatakan jika benar Jokowi pernah menyebutkan NasDem melanggar etika maka dirinya akan langsung menemui orang nomor satu di Indonesia tersebut untuk meminta keterangan.
“Enggak pernah saya dengar itu dari presiden, NasDem melanggar etika. Kalau presiden mengatakan NasDem jelas melanggar etika, saya pasti akan datang, akan ketemu, saya tanya apa yang melanggar etika,” jelas Surya kepada awak media di Wisma Nusantara, Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Dia juga mengaku tak tahu jika ada pihak yang mengatakan NasDem melanggar etika karena mendeklarasikan Anies. Meski begitu, Surya yakin Jokowi bukan pihak yang menyatakan itu.
“Siapa itu kelompok mana yang ngomong-ngomong, saya enggak tahu itu, tapi yang jelas bukan seorang Jokowi yang saya kenal ya,” ungkapnya.
Selain itu, Surya merasa Jokowi tak akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju. “Saya belum terlalu yakin itu [reshuffle kabinet],” ucapnya.
Baca Juga
Meski begitu, dia menggarisbawahi bahwa terkait reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Oleh sebab itu, dia mengatakan akan menghormati hak Jokowi.
“Kalau misalnya dianggap, ‘ah NasDem ini enggak ada gunanya lagi ini’, saya suruh pinggir saja. Artinya kita akan menghormati itu,” jelas Surya.
Tudingan Hasto PDIP
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti deklarasi Anies sebagai capres NasDem. Dia tak suka dengan pernyataan politisi senior NasDem Zulfan Lindan yang mengatakan Anies sebagai antitesis Jokowi. Pernyataan tersebut, menurut Hasto, hanya membuat persoalan baru kepada tata pemerintahan.
Hasto menjelaskan, saat ini ada beberapa menteri Jokowi berasal dari NasDem. Apalagi, lanjutnya, orang nomor satu di Indonesia akan selalu membicarakan permasalahan bangsa kepada para menteri.
Dia khawatir, berbagai pembicaraan terkait masa depan bangsa tersebut malah akan bocor ke kuping Anies, yang dianggap sebagai antitesis Jokowi.
“Yang dibahas presiden dengan menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara. Kalau itu bocor ke antitesa-nya gimana? Jadi aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius,” ujar Hasto.
