Bisnis.com, JAKARTA – Rusia membantah telah mendapatkan pasokan drone dari Iran dan memperingatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tidak melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB.
Sebelumnya, Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris menyerukan pembahasan khusus dalam Dewan Keamanan PBB mengenai bukti bahwa Rusia telah membeli drone dari Iran untuk perangnya di Ukraina.
Ketiga negara percaya bahwa pengiriman drone kamikaze atau kendaraan tanpa awak melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.
“Ada banyak bukti bahwa Rusia menggunakan UAV buatan Iran dalam serangan terhadap rakyat Ukraina, termasuk terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil yang penting,” tulis utusan AS kepada PBB seperti dilansir Bloomberg, Kamis (20/10).
Ukraina mengatakan militernya telah menembak jatuh lebih dari 220 pesawat drone yang diduga dipasok oleh Iran dalam waktu kurang dari sebulan dan telah mengundang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ke Ukraina untuk memeriksa beberapa puing yang telah dikumpulkannya.
Berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan pada hari Rabu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia dan mengutuk tuduhan tak berdasar tersebut..
Baca Juga
“PBB seharusnya tidak terlibat dalam penyelidikan yang tidak sah. Jika tidak, kami harus menilai kembali kerja sama kami dengan mereka, yang hampir tidak menguntungkan siapa pun,” katanya.
Pihak Ukraina mengatakan bahwa serangan berasal dari drone Shahed-136 buatan Iran dengan amunisi yang meluncur menuju target sebelum drone jatuh dengan kecepatan tinggi dan meledak saat terjadi benturan.
Kyiv pada Selasa (18/10/2022), memutuskan hubungan dengan Iran karena penggunaan drone tersebut.
Teheran membantah telah memasok drone ke Moskow dan Kremlin belum berkomentar. Washington mengatakan bantahan Iran adalah sebuah kebohongan.
"Kami ingin mengundang para ahli PBB untuk mengunjungi Ukraina pada kesempatan sedini mungkin untuk memeriksa UAV asal Iran yang ditemukan untuk memfasilitasi implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB 2231," kata Duta Besar Ukraina untuk PBB dalam sebuah surat yang didistribusikan kepada anggota Dewan pada Selasa (18/10/2022).
