Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap maju menjadi calon presiden (capres) untuk pemilihan presiden alias Pilpres 2024.
Pernyataan tersebut Ganjar sampaikan saat melakukan wawancara dengan stasiun TV swasta. Dia mengatakan akan selalu siap bekerja untuk bangsa.
“Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap?” ungkap Ganjar seperti yang disiarkan dalam kanal YouTube Beritasatu, Selasa (18/10/2022) malam.
Meski begitu, dia sadar bahwa dirinya masih merupakan kader dari PDI Perjuangan (PDIP). Ganjar mengaku apakah PDIP akan mengusungnya atau tidak pada 2024 nanti.
“Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya,” ujarnya diikuti tawa.
Pada 3 Oktober lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga sudah mendeklarasikan Ganjar sebagai capres usungannya untuk Pilpres 2024. Menanggapi deklarasi tersebut, Ganjar tak mau banyak berkomentar.
Baca Juga
“Ya yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu,” ucapnya.
Capres PDIP
Terkait capres usungan PDIP, sampai saat partai politik berlambang banteng tersebut memang belum mendeklasikannya. Banyak pengamat yang menilai PDIP masih bingung ingin mengusung Puan Maharani atau Ganjar Pranowo.
Bahkan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai ada perbedaan pendapat antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi.
Menurut Ujang, saat Megawati melakukan pertemuan empat mata dengan Jokowi di Batu Tulis beberapa pekan lalu, mereka membicarakan terkait Pilpres 2024. Dia menilai Megawati ingin meminta komitmen dan kesetiaan Jokowi untuk PDIP. Megawati, lanjutnya, ingin Jokowi mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
“Megawati meminta komitmen, meminta dukungan, loyalitas kepada Jokowi, ya untuk bisa bersama-sama dengan PDIP untuk mendukung Puan,” ujar Ujang saat dihubungi Bisnis, Senin (10/10/2022).
Di sisi lain, Ujang merasa Jokowi lebih mendukung Ganjar. Ujang menilai selama ini Jokowi dianggap oleh PDIP sebagai dalang pergerakan relawan Ganjar.
“Jadi skema Puan yang harus dijalankan PDIP, bukan skema Ganjar, yang selama ini jalan karena dianggap didorong oleh Jokowi,” jelasnya.
