Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Indonesia (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini memastikan bahwa Pemerintah akan terus berupaya memperkuat keamanan data pribadi ke depan.
“Keamanan data pribadi memang sesuatu yang terus kami [pemerintah] perkuat. Pembahasan RUU PDP pun terus berjalan, benar-benar ditimbang dengan hati-hati, agar memberikan keadilan bagi semuanya,” tuturnya saat dihubungi, Rabu (13/9/2022).
Faldo menegaskan kembali bahwa kebocoran data pribadi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dalam keadaan aman dan terjaga. Sebelumnya kebocoran tersebut turut dibantah oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.
“Kebocoran data pribadi Presiden sudah dibantah kemaren oleh Pak Heru, tidak ada. Kami kira semuanya aman dan terjaga. Semua pihak yang berurusan dengan data pribadi juga harus betul-betul menjaga ini,” ujarnya.
Bahkan, Faldo menilai bahwa Indonesia adalah negara yang terbuka, apabila mengaitkan terhadap aksi peretasan yang dilakukan anonim beridentitas Bjorka ini, sebab data-data pemerintahan menurutnya, tidak ada yang benar-benar rahasia.
“Terkait soal hacker, negara ini sudah terbuka. Saya kira tidak banyak soal pemerintahan yang benar-benar rahasia. Dinding gedung-gedung pemerintahan juga ada kupingnya. Kalau ada yang kaget dan baru tahu, kayaknya kurang gaul aja,” katanya.
Baca Juga
Meski begitu, Faldo kembali melihat agar aksi peretasan juga menjadi acuan bagi masyarakat untuk terus mengawasi sepak terjang Pemerintah, khususnya agar makin masif dalam melindungi data-data pribadi masyarakat dan pemerintah.
“[Melalui aksi ini] publik pun memang didorong untuk mengawasi. Kita ini sedang berupaya membangun pemerintahan yang inklusif dan transparan, jadi tidak ada sakralisasi lewat rahasia-rahasia,” kata Faldo.
Sekadar informasi, peretas Bjorka kian menjadi sorotan dalam kasus bocornya data penduduk Indonesia. Bahkan, peretas ini mengklaim turut membocorkan data pribadi sejumlah pejabat Indonesia mulai dari Menkominfo Johnny G. Plate, Dirjen Aptika Kominfo Samuel A. Pangerapan, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
