Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal menyinggung rumor serangan 250 hacker dari China yang sempat mencemari Pemilu 2024 saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Syamsurizal mengingatkan hal tersebut karena dirinya khawatir dengan serangan hacker Bjorka akhir-akhir ini. Dia tak mau kejadian pada Pemilu 2014 terulang lagi pada Pemilu 2024.
"Dikatakan di situ 250 [hacker dari China] itu yang meng-hack data-data yang membuat salah satu pasangan menjadi menang dan salah satu pasangan menjadi kalah," ujar Syamsurizal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Nusantara I, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Dia mengakui, tak tahu apakah rumor serangan hacker China tersebut benar atau tidak. Meski begitu, rumor tersebut sempat membuat Pemilu 2014 dicurigai terselenggara dengan tak jujur dan adil.
"Apakah itu hoaks, apakah itu benar, tapi itu sangat mencemari penyelenggaraan Pemilu kita," jelas Syamsurizal.
Oleh sebab itu, dia meminta baik KPU, Bawaslu, dan DKPP, untuk memastikan keamanan data masing-masing agar kejadian pada 2014 tak terulang lagi.
Baca Juga
Syamsurizal yakin, tim keamanan siber para penyelenggara Pemilu dapat mencegah serang hacker Bjorka.
"Kita yakin bahwasanya dengan segala macam teknologi, Bjorka tidak akan masuk, merubah, hacking nya ke dalam pendataan kita, khususnya data-data Pemilu," ucapnya.
Pendapat serupa juga disampaikan Anggota komisi II DPR dari fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Mardani Ali Sera. Dia khawatir karena Bjorka mengaku sudah memperoleh 105 juta data pemilih milik KPU.
"Kasus sekarang, hacker Bjorka ini, dengan satu orang bisa ngacak-ngacak ini," ujar Mardani.
Dia senang dengan penjelasan KPU bahwa dari hasil penyelidikan, data yang dimiliki Bjorka bukan milik KPU. Selain data pemilih, Mardani juga mengingatkan data milik para partai politik (parpol) yang sudah diunggah dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) juga harus dipastikan keamanannya oleh KPU.
Dia khawatir, hacker akan menjual data warga ke parpol untuk didaftarkan sebagai anggota partai mereka. Jika itu terjadi, lanjutnya, usaha parpol yang melakukan rektrutmen anggota secara prosedur akan terasa sia-sia.
