Bisnis.com, SOLO - Berikut ini adalah cara yang bisa digunakan untuk mengatasi atau mengantisipasi pemutakhiran data penerima BLT oleh pemerintah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah memutakhirkan data bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM), agar akurat dan tepat sasaran.
Hal itu, kata Ace, agar subsidi BLT BBM benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial (Bansos) agar mereka yang berpenghasilan rendah tidak terdampak terlalu dalam atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
BLT BBM yang dilakukan dengan cash transfer harus dipastikan penggunaannya untuk belanja kebutuhan dasar masyarakat. Maka Kementerian Sosial harus memastikan distribusi BLT BBM berjalan cepat, tepat, dan akurat.
Untuk memastikan validasi data penerima BLT BBM, Kemensos perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait lain guna menuntaskan persoalan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis data bantuan sosial tersebut.
“Kenaikan harga BBM ini dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan beberapa komoditas, terutama komoditas kebutuhan pokok masyarakat sehingga pemerintah harus dapat menekan dan mengendalikan dampak tersebut,” kata Ace, Selasa (6/9/2022).
Baca Juga
Buat kamu yang ingin mengantisipasi dan memastikan datamu tetap tercatat di DKTS, kamu bisa cek nama kamu di https://cekbansos.kemensos.go.id/ untuk masyarakat non- DKI Jakarta dan https://dtks.jakarta.go.id/ untuk masyarakat di Jakarta.
Jika kamu sudah punya akun, maka silahkan login dan cek apakah namamu masih terdaftar atau tidak.
Namun jika kamu belum memiliki akun, tenang, pendaftaran DKTS masih dibuka hingga 10 November 2022 mendatang.
Cara mendaftar DKTS untuk perserta baru:
1. Buka link: https://dtks.jakarta.go.id/ atau https://cekbansos.kemensos.go.id/.
2. Buat akun baru, masukkan NIK, nama, nomor telepon, dan email.
3. Login dengan akun yang sudah dibuat.
4. Klik "Pendaftaran".
5. Masukkan data diri dan anggota keluarga.
6. Kirim.
7. Setelah proses selesai tinggal tunggu hasil verifikasi data dari pihak Pemprov DKI dan Kemensos.
