Soal Usul Poligami untuk Cegah HIV, Ridwan Kamil: Saya Tidak Sependapat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak sepakat terhadap usulan yang disampaikan oleh Wagub Uu Ruzhanul terkait upaya penanganan kasus HIV/AIDS di Jabar.

Szalma Fatimarahma - Bisnis.com

Rabu, 31 Agustus 2022 | 19:19

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil / JIBI/Bisnis-Pernita Hestin Untari @ridwankamil

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan ketidaksepakatannya terhadap usulan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum terkait upaya penanganan kasus HIV/AIDS di Jabar.

Sebelumnya, Uu menyarankan agar para suami sebaiknya menjalankan perilaku poligami guna menekan angka penularan penyakit HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga.

"Pendapat pribadi Pak Wagub Uu Ruzhanul Ulum terkait poligami sebagai solusi, saya pribadi tidak sependapat," tulis Ridwan Kamil dikutip dari akun Instagram @ridwankamil, Rabu (31/8/2022).

Ridwan Kamil menerangkan bahwa pihaknya bahkan telah melakukan berbagai kegiatan penanggulangan penyakit HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS) di Jawa Barat.

Menurutnya, hal ini lah yang seharusnya menjadi fokus utama dalam upaya penanganan berbagai penyakit seksual yang tercatat di wilayah tersebut.

"Beragam program dan agenda untuk mendeteksi dan menangani masalah ini sudah dilaksanakan secara progresif oleh Pemprov Jabar. Pemprov Jabar fokus pada kegiatan yang sudah dilakukan dalam penanggulangan HIV/AIDS dan IMS," terangnya.

Berikut penjelasan Ridwan Kamil mengenai upaya penanggulangan penyakit HIV/AID dan IMS yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Jabar:

1. Melakukan skrining dini tes HIV pada populasi kunci, ibu hamil, pasien TB, warga binaan pemasyrakatan (WBP) di layanan maupun secara mobile.
2. Melakukan perluasan layanan konseling tes HIV, pelayanan perawatan dukungan dan pengobatan.
3. Melakukan peningkatan kapasitas petugas puskesmas dalam pengembangan layanan test and treat.
4. Melakukan evaluasi triple eliminasi dengan sasaran ibu hamil yang di tes HIV, sifilis, dan hepatitis untuk eliminasi pada bayi lahir dari ibu positif HIV, sifilis, dan hepatitis.
5. Melakukan pemantauan desentralisasi obat ARV di 27 kabupaten/kota.
6. Melakukan pemeriksaan viraload bagi ODHA untuk melihat evaluasi penggunaan ARV pada ODHA.
7. Melakukan pertemuan terkait kolaborasi TB HIV.
8. Melakukan kegiatan pemetaan populasi kunci untuk medapatkan gambaran estimasi populasi kunci.