Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri mengumumkan kestabilan politik menjadi tantangan utama yang paling pahit harus dihadapi dalam setahun memimpin.
“Belum pernah dalam sejarah Malaysia, Pemerintah dan oposisi menandatangani MoU untuk mendinginkan suhu politik negara,” kata Ismail Sabri melalui akun media sosialnya seperti dilansir Antara, Senin (22/8/2022).
Dia menyebutkan stabilitas politik menjadi tantangan pertama yang harus diselesaikan. Setelah politik lebih dingin ekonomi juga menjadi lebih mudah digerakkan.
Malaysia sendiri tengah bersiap untuk menyelenggarakan Pemilu. Meski demikian, Ismail belum memberi kepastian kapan pesta rakyat untuk menentukan rezim yang memerintah ini ditetapkan.
Ismail baru naik ke tampuk kekuasaan pada Agustus 2021 setelah pendahulunya mendapat mosi tidak percaya. Dalam 5 tahun terakhir, Malaysia 3 kali berganti kekuasaan yakni Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin, dan kini Ismail Sabri Yaakob.
Pemilu Malaysia dalam konstitusinya dilaksanakan paling lambat diadakan 60 hari sejak pembubaran parlemen. Parlemen sendiri akan berakhir pada Juli 2023. Meski demikian, dalam periode pemerintahan, Perdana Menteri dapat mengajukan Pemilu dipercepat dan membubarkan parlemen dengan meminta izin ke Raja Malaysia setiap saat.
Ekonomi Malaysia Rekor
Sementara dari politik terjadi ketidak stabilan, Ismail menyebutkan pemulihan ekonomi telah terjadi. Dengan membuka semua sektor ekonomi yang telah ditutup selama 2 tahun dan memberikan insentif untuk peniaga-peniaga kecil dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) untuk kembali berniaga membuat ekonomi kembali tumbuh.
Namun ia mengatakan konflik Rusia dan Ukraina yang terjadi secara tiba-tiba turut berpengaruh pada agenda pemulihan ekonomi negara.
“Alhamdulillah, berkat hasil usaha pemerintah, Bank Negara telah mengumumkan bahwa PDB (Produk Domestik Bruto) kuartal kedua 2022 kita adalah tertinggi di Asia Tenggara,” ujar Ismail Sabri.
Bahkan, ia mengatakan PDB Malaysia melampaui pencapaian kekuatan ekonomi lainnya seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara lain.
