Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa dibutuhkan setidaknya tiga fondasi utama, yakni infrastruktur, hilirisasi dan industrialisasi, serta digitalisasi Untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain.
Menurutnya, di masa depan, bukan negara besar yang akan mengalahkan negara kecil ataupun negara kaya yang akan mengalahkan negara miskin, melainkan negara cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat.
"Satu, infrastruktur. Ini mungkin baru akan terasa nanti lima tahun atau sepuluh tahun yang akan datang, tidak bisa instan kita rasakan sekarang. Tetapi begitu kita berkompetisi dengan negara-negara lain, kalau infrastruktur kita baik, akan kelihatan kita bisa bersaing atau tidak bisa bersaing," ujar Presiden saat membuka Silaturahmi Nasional (Silatnas) Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Jumat, (5/8/2022).
Lebih lanjut, Kepala Negara mengungkapkan bahwa dalam 7 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur sangat masif. Perinciannya, jalan tol bertambah 2.042 kilometer (km), jalan nontol 5.500 Km, 16 bandara baru, 18 pelabuhan baru, 38 bendungan baru, dan irigasi 1,1 juta hektare.
"Inilah fondasi kita untuk nanti berkompetisi dengan negara-negara lain. Mungkin tidak bisa kita rasakan instan sekarang, dan nanti efeknya akan ke APBN," lanjutnya.
Kemudian, fondasi kedua adalah hilirisasi dan industrialisasi. Presiden Jokowi menyoroti ekspor bahan mentah yang telah dilakukan sejak lama, salah satunya nikel. Menurutnya, nilai ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah pada 2014 hanya mencapai US$1 miliar atau Rp15 triliun dan melompat berkali-kali lipat setelah ekspor tersebut dihentikan.
Baca Juga
"Begitu 2017 setop [ekspor bahan mentah] nikel, ekspor di 2021 mencapai Rp300 triliun lebih. Dari Rp15 triliun, melompat menjadi Rp300 triliun. Itu baru satu komoditas," imbuhnya.
Jokowi menambahkan, dengan melakukan penghiliran dan industrialisasi, pemerintah akan mendapatkan banyak keuntungan. Pertama, penerimaan pajak akan meningkat, dan kedua, akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Untuk itu, kata Jokowi, pemerintah berencana menghentikan ekspor dalam bentuk bahan mentah untuk komoditas lainnya.
"Setelah nikel inilah, meskipun belum rampung [gugatan] di WTO, akan kita stop lagi tahun ini mungkin timah atau bauksit, stop. Kerjakan oleh BUMN, bekerja sama dengan swasta. Kalau BUMN dan swasta belum siap teknologinya, mengambil partner, enggak apa-apa. Partner asing untuk transfer teknologi, enggak apa-apa," jelasnya.
Fondasi ketiga adalah digitalisasi, utamanya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Presiden, ada 65,4 juta UMKM di Indonesia, yang semuanya berkontribusi pada 61 persen ekonomi Indonesia.
Jika penghiliran dan industrialisasi tersebut dilakukan secara konsisten, Kepala Negara meyakini, PDB/GDP ekonomi Indonesia yang saat ini berada pada ranking 15 di dunia akan dapat melompat ke urutan ketujuh di dunia pada 2030, dan urutan keempat pada 2045.
"Kalau pertumbuhan ekonomi kita baik, GDP kita baik, nanti di 2030 perkiraan kita sudah tiga kali yang sekarang, dari yang sekarang US$1,2 triliun-1,3 triliun menjadi di atas US$3 triliun. Akhirnya apa? APBN kita menjadi menggembung lebih besar," tandasnya.
