Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengimbau kepada para pengusaha agar dana corporate social responsibility (CSR) perusahaannya digunakan untuk membantu meminimalisasi balita stunting.
“Saya menyerukan kepada para pemimpin perusahaan di tempat-tempat di mana stunting masih tinggi, supaya betul-betul peduli dengan penanganan stunting ini dengan menyisihkan CSR-nya khusus untuk stunting dan nanti akan dikoordinir oleh pemerintah pusat, satuan tugas (satgas) stunting di daerah setempat,” katanya saat ditemui Bisnis di Istana Wakil Presiden, Kamis (4/8/2022).
Lebih lanjut, Muhadjir Effendy mendorong perusahaan di 12 provinsi yang sedang mengalami masalah stunting untuk lebih berkontribusi demi kemajuan bangsa.
"Kami baru saja melaksanakan rapat untuk mengevaluasi program penanganan stunting yang dihadiri bapak Wapres dan para Gubernur dari 12 provinsi yang mendapatkan perhatian khusus terkait stunting ini," ujar Muhadjir Effendy.
Dia menyebutkan, dari 12 provinsi tersebut sebanyak 68 persen merupakan populasi stunting. Dengan begitu, total ada 3,6 juta balita stunting yang ada di 12 provinsi dengan 5,2 juta bayi mengalami stunting.
"Tadi yang sudah mengusulkan Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, mendesak agar CSR di wilayah itu ada semacam instruksi atau edaran dari pemerintah pusat, agar CSR menyisihkan anggarannya yang agak besar untuk mengatasi masalah stunting dan kemiskinan di wilayah tersebut," katanya.
Baca Juga
Adapun, saat ditemui kembali Muhadjir menekankan dengan meminta keterlibatan CSR dari perusahaan, tidak mengartikan daerah-daerah kekurangan dana untuk mengatasi stunting
“Sebetulnya tidak lah, tetapi kalau makin banyak anggaran, maka makin banyak yang terlibat untuk mengatasi stunting kan makin cepat selesai. Anggaran itu kan ada dari pusat, ada dari daerah, dan daerah itu sudah ada anggarannya mana yang untuk stunting itu sudah ada, tinggal bagaimana bisa diimplementasikan bersama-sama sasaran yang tepat,” ujarnya.
Adapun penetapan 12 provinsi prioritas dalam percepatan penurunan stunting ini didasarkan pada hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2021.
Terdapat 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) 37,8 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30,0 persen, dan Kalimantan Barat 29,8 persen.
Sementara itu, terdapat juga 5 provinsi dengan jumlah Balita stunting terbesar, yaitu Jawa Barat 971.792, Jawa Tengah 651.708, Jawa Timur 508.618, Sumatra Utara 347.437, dan Banten 268.158.
