Bisnis.com, JAKARTA - Hasil survei nasional terkini Indikator Politik Indonesia menunjukkan sebagian besar masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasil tersebut didapat dari survei nasional yang dilakukan pada periode 9-12 Juli 2022 melalui telepon dengan 1.246 sampel responden.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, berdasarkan hasil survei, sebanyak 13,4 persen responden sangat puas dengan kinerja presiden, 51,5 persen cukup puas, 23,6 persen kurang puas, 8,0 persen tidak puas sama sekali dan 3,4 persen tidak tahu.
"Secara umum publik memberikan kredit ada 64,9 persen yang mengaku sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja presiden," kata Burhanuddin dalam Rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang digelar secara virtual, Minggu (31/7/2022).
Dia menuturkan, sumber kepuasan dan tidak puas tersebut datang dari semua kelompok, kecuali variabel etnis. Etnis tertentu, seperti Minang, Bugis dan Melayu, kepuasan terhadap kinerja presiden di bawah 50 persen. Sedangkan di luar itu cenderung puas, yakni di atas 50 persen termasuk dari sisi pendidikan , pekerjaan, pendapatan dan seterusnya.
Kemudian dari sisi wilayah, secara umum puas kecuali variabel partisan. Burhanuddin menjelaskan, mereka yang mengaku memilih Jokowi pada Pilpres 2019 cenderung puas sementara mereka yang mengaku memilih Prabowo cenderung tidak puas.
Baca Juga
"Jadi efek partisan masih punya pengaruh," ungkapnya.
Adapun alasan kepuasan publik terhadap kinerja presiden utamanya adalah karena memabngun infrastruktur jalan, jembatan, bendungan dan lainnya.
"Kinerjanya sudah bagus, memberikan bantuan kepada rakyat kecil, orangnya baik, penanggulangan pandemi Covid-19, dan seterusnya, ini alasan-alasan yang diberikan oleh 65 persen responden yang mengaku puas terhadap kinerja presiden," jelasnya.
Sementara 31 persen masyarakat yang tidak puas, sebagian besar lantaran alasan kebutuhan pokok yang meningkat.
"Lapangan pekerjaan/pengangguran, kinerjanya buruk, bantuan tidak merata, gagal menangani mafia minyak goreng dan seterusnya," ujarnya.
