Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sekjen PDIP Minta Jokowi Usut Tuntas Tragedi Kudatuli

Sekjen PDIP mendorong pemerintah untuk mengusut kasus peristiwa Kudali atau penyerangan kantor PDI pada 27 Juli 1996.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto./Dok.PDIP
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto./Dok.PDIP

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mendorong pemerintah untuk mengusut kasus peristiwa Kudali atau penyerangan kantor PDI pada 27 Juli 1996.

"DPP PDIP mengharapakan kepada Komnas HAM jajaran pemerintah Kejagung untuk betul-betul menindaklanjuti agar peristiwa kelam itu bisa diungkapkan siapa aktor-aktor intelektual yang berada dibalik serangan kantor DPP PDI inilah yang kami harapkan," katanya, dikutip melalui konferensi virtual Kamis (21/7/2022).

Hasto menjelaskan, peristiwa Kudatuli merupakan titik balik Indonesia menuju negara demokrasi. Oleh sebab itu, PDIP disebutnya terus mencari celah agar kasus tersebut terus diusut.

"Oleh karena itulah kami akan mencari setiap ruang yang ada. Jadi kepada Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), kami minta bantuannya terus, kami akan mencari setiap celah, setiap ruang yang ada," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, bahwa siapa pun aktor-aktor intelektual dibalik kasus penyerangan kantor PDI tersebut harus dituntut di muka umum.

"Kami akan terus membangun optimisme bagi kita dengan membangun kekuatan bersama pada akhirnya siapa pun yang menjadi aktor-aktor intelektual terhadap serangan Partai Demokrasi Indonesia saat itu, harus dituntut di muka hukum biar keadilan betul-betul ditegakkan," ujarnya.

Senada, Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengatakan bahwa harus ada gebrakan nyata dalam pengusutan, sebab hal ini diperlukan agar bisa menuntaskan kasus tersebut sampai ke aktor intelektualnya.

"Kita harus bicara penegakan hukum, bukan hanya rekonsiliasi, tapi kita minta tetap kasus 27 Juli diusut tuntas. Otak intelektualnya, siapa pun dia, hukum tak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum tak boleh hanya berpihak pada orang yang punya kekuasaan," tuturnya.

Dia pun mengajak agar para pemegang kekuasaan di DPR dan Eksekutif untuk bisa mendorong penuntasan kasus itu.

"Kalau DPR bersama pemerintah bisa mendorong kasus ini, kita yakin bisa terungkap," kata Trimedya.

Sekadar informasi, Tragedi Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli merupakan peristiwa bersejarah yang kelam bagi demokrasi di Tanah Air. Saat itu, kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri diserang secara brutal oleh massa yang diyakini sebagai pendukung Seorjadi, Ketua Umum versi kongres Medan dengan dibantu aparat polisi dan TNI.

Menurut catatan Komnas HAM, setidaknya 5 orang meninggal dunia, 149 orang sipil maupun aparat mengalami luka-luka, 136 orang ditahan, serta lainnya hilang dalam peristiwa ini. Namun, saat Megawati menjadi presiden, aktor intelektulnya belum juga dibawa ke meja hijau.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper