Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko akan memastikan program dan layanan bagi penyandang disabilitas dapat terwujud dengan bukti yang konkret.
"BRIN sebagai lembaga riset pemerintah juga memiliki fungsi untuk mendukung pembentukan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) melalui Deputi Kebijakan Pembangunan, Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi serta Deputi Riset dan Inovasi Daerah," kata Handoko, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (29/6/2022).
Dalam hal ini, ia merujuk pada kebijakan untuk kesetaraan penyandang disabilitas. Selain itu, ia akan memastikan disabilitas mendapatkan hak sebagai warga negara.
Komite Nasional Indonesia hari ini, Rabu (29/6/2022) akan mengadakan konferensi nasional MOST UNESCO untuk mendiskusikan isu strategis dan menyusun kebijakan untuk meningkatkan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan.
Lewat diselenggarakannya kegiatan MOST UNESCO, BRIN akan terlibat aktif untuk menjadi representasi Indonesia dalam mengedepankan dukungan untuk kaum disabilitas.
Program MOST UNESCO yang diadakan oleh Komite Nasional Indonesia merupakan wujud komitmen Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuannya untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun orang yang terlewat atau "No-one Left Behind".
"Namun sampai saat ini warga dengan disabilitas masih menghadapi berbagai masalah deprivasi, ketimpangan akses, ketidasiapan layanan publik, dan diskriminasi dalam pembangunan dan bermasyarakat," kata Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST UNESCO Tri Nuke.
Lebih lanjut, Tri Nuke menyebut persoalan tersebut perlu diatasi namun terkendala dengan kebutuhan data yang komprehensif, diperbaharui dan diterbitkan secara reguler. Dengan begitu, riset lebih berkualitas dan menghasilkan kebijakan berbasis bukti.
