Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasan dibalik pemberian hak prerogatif oleh kadernya kepada ketua umum.
"Kalau di PDI Perjuangan, alhamdulillah itu yang mereka berikan kepada Saya bukan karena Saya ketua umum, lalu Saya bikin sendiri produk hak prerogatif. Tidak," ungkapnya di Jakarta, Kamis (23/6/2022).
Menurutnya, pemberian hak prerogatif kepada ketua umum, dimana salah satunya adalah hak menunjuk calon presiden di pilpres, merupakan keputusan institusi tertinggi partai PDIP yang disebut Kongres Partai.
"Kongres Partai yang memberikan hak istimewa tersebut kepada ketua umum terpilih," kata Presiden ke-5 Indonesia.
Lebih jauh, Megawati juga menjelaskan bahwa hak prerogatif yang dimilikinya bukan sekadar untuk memilih capres atau cawapres usungan PDIP, tetapi dia juga memiliki kewenangan untuk memberikan arahan untuk kemajuan partai.
Putri Proklamator ini kemudian mencontohkan penggunaan hak prerogatifnya untuk memberikan sanksi atau bahkan mengeluarkan kader dari partai jika dinilai sudah tidak memiliki kesamaan visi dan misi.
"Jadi kalau ada yang mengatakan, 'Ibu [Megawati] saya maunya ke kanan'. Saya harus mengatakan kepada anak itu, kamu harus jalan di tengah. Kalau dia tidak mau mengerti, Saya dapat menggunakan hak prerogatif Saya," ujar Megawati.
Dengan demikian, sambungnya, pemegang hak prerogatif memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai pemimpin partai.
Kemudian ketika dibandingkan dengan partai politik (parpol) lainnya, Megawati hanya menjawab sambil tersenyum bahwa setiap parpol memiliki aturannya masing-masing sehingga tidak perlu diperbandingkan.
"Kalau partai lain tidak ada pemberian hak prerogatif kepada ketumnya, Saya harus jawab karena ya partainya lain-lain. Kalau di PDI Perjuangan loh iya itu [hak prerogatif] sangat mudah dicerna," tandasnya.
Adapun belakangan ini, sosok Megawati hangat dibicarakan publik setelah menegaskan bahwa dirinya tidak segan-segan memecat kader PDIP yang kedapatan membangkang dari arahannya, seperti tidak bermanuver politik hingga mengurusi koalisi partai jelang Pilpres 2024.
