Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

LKPP 2021 Dapat WTP, Jokowi Minta Jajarannya Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Jokowi meminta seluruh menteri dan kepala daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2022.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 23 Juni 2022  |  13:01 WIB
LKPP 2021 Dapat WTP, Jokowi Minta Jajarannya Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
Jokowi meminta seluruh menteri dan kepala daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2022 - ANTARA FOTO / Hafidz Mubarak A
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh menteri hingga kepala daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021.

“Saya ingin menegaskan lagi kepada menteri dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti semua rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” katanya lewat YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/6/2022).

Adapun, Ketua BPK Isma Yatun mengatakan bahwa pihaknya menemukan beberapa kelemahan dalam LKPP Tahun 2021 tetapi tidak berdampak material terhadap kewajaran dalam penyajiannya. 

"Hasil pemeriksaan BPK juga menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021," katanya.

Walhasil, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPP Tahun 2021 tersebut.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa opini WTP tidak boleh dijadikan tujuan akhir dari sebuah pelaporan keuangan. Menurutnya, poin penting yang harus diperhatikan adalah pengelolaan anggaran dengan sebaik-baiknya bagi rakyat.

“Tujuannya adalah bagaimana pemerintah mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, predikat ini WTP ini akan menjadi landasan pemerintah agar mampu mengelola dan memanfaatkan uang rakyat secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya,” ungkap Jokowi.

Adapun, opini WTP terhadap LKPP Tahun 2021 tidak berlaku seluruhnya bagi laporan keuangan 87 kementerian/lembaga (K/L). BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap empat K/L yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

"Kami harap pemerintah dapat terus melakukan upaya efektif agar seluruh kementerian lembaga dapat opini WTP," ujar Isma.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi bpk wtp lkpp
Editor : Aprianus Doni Tolok
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top