Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh menteri hingga kepala daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021.
“Saya ingin menegaskan lagi kepada menteri dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti semua rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” katanya lewat YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/6/2022).
Adapun, Ketua BPK Isma Yatun mengatakan bahwa pihaknya menemukan beberapa kelemahan dalam LKPP Tahun 2021 tetapi tidak berdampak material terhadap kewajaran dalam penyajiannya.
"Hasil pemeriksaan BPK juga menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021," katanya.
Walhasil, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPP Tahun 2021 tersebut.
Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa opini WTP tidak boleh dijadikan tujuan akhir dari sebuah pelaporan keuangan. Menurutnya, poin penting yang harus diperhatikan adalah pengelolaan anggaran dengan sebaik-baiknya bagi rakyat.
Baca Juga
“Tujuannya adalah bagaimana pemerintah mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, predikat ini WTP ini akan menjadi landasan pemerintah agar mampu mengelola dan memanfaatkan uang rakyat secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya,” ungkap Jokowi.
Adapun, opini WTP terhadap LKPP Tahun 2021 tidak berlaku seluruhnya bagi laporan keuangan 87 kementerian/lembaga (K/L). BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap empat K/L yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
"Kami harap pemerintah dapat terus melakukan upaya efektif agar seluruh kementerian lembaga dapat opini WTP," ujar Isma.
