Bisnis.com, JAKARTA - Deklarasi Partai Nasdem atas Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa sebagai calon presiden yang akan diusung jauh-jauh hari sebelum jadwal resmi membuat peta koalisi dengan cepat menguat. Kontelasi suara yang menyebar pada Pemilu 2019 serta upaya membawa partai politik penentu irama dibandingkan para relawan membuat koalisi di empat poros dapat terbentuk.
Ada dua model pembentukan poros pengusung presiden yang dapat terbentuk, pertama mewakili 25 persen persen suara sah nasional, atau kedua 20 persen kursi parlemen. Perolehan suara Pemilu 2019 terdiri dari 575 kursi.
PDI Perjuangan yang keluar sebagai peraih suara terbesar baru mencukupi 19,33 persen. Akan tetapi dengan menggunakan aturan jumlah kursi di DPR, maka partai ini tidak membutuhkan koalisi karena memiliki 128 suara atau sekitar 22,2 persen kursi parlemen.
Hasil Pemilu 2019 | ||
---|---|---|
Partai | Jumlah Suara Nasional | Jumlah Kursi di DPR |
PDI Perjuangan | 27.503.961 (19,33 persen) | 128 Kursi (22,2 persen) |
Partai Golkar | 17.229.789 (12,31 persen) | 85 Kursi (14,78 persen) |
Gerindra | 17.596.839 (12,57 persen) | 78 Kursi (13,56 persen)
|
Nasdem | 12.661.792 (9,05 persen) | 59 Kursi (10,2 persen) |
PKB | 13.570.970 (9,69 persen) | 58 Kursi (10 persen) |
Demokrat | 10.876.057 (7,77 persen) | 54 Kursi (9,3 persen) |
PKS | 11.493.663 (8,21 persen) | 50 Kursi (8,6 persen) |
PAN | 9.572.623 (6,84 persen) | 44 Kursi (7,6 persen) |
PPP | 6.323.147 (4,52 persen) | 19 Kursi (3,3 persen) |
Kepastian dari Nasdem akan calon presiden yang diusung meski belum memiliki cukup suara nasional itu disampaikan oleh sang Ketua Umum Surya Palon dalam Rakernas.
"Saya membuka rekomendasi yang ditujukan kepada saya. Memutuskan menetapkan rekomendasi nama capres kepada Anies Baswedan, Muhammad Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo," kata Surya Paloh.
Langkah cepat diambil oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang tidak ingin tertinggal kereta koalisi. Cak Imin, begitu ketua PKB itu disapa, membawa rombongan menemui Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Muhaimin menyodorkan peluang koalisi. Kedua partai jika digabung memiliki tiket berdasarkan perhitungan kursi DPR.
"Silaturahmi, namanya pemilu sudah tinggal setahun lagi kita silaturahmi," katanya.
Presiden Joko Widodo (kiri) melakukan jamuan makan siang dengan ketua umum parpol diantaranya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di presidensial lounge di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6/2022). ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay
Meski belum final dalam bentuk deklarasi, Prabowo maupun Muhaimin memastikan bahwa PKB dan Gerindra akan bekerja sama untuk menghadapi Pemilu, Pilpres dan Pilkada 2024. Kedua ketua umum partai itu pun bersalaman.
"Jadi apa? Partai kebangsaan yang religius dan partai religius yang nasionalis kebangsaan," kata Prabowo saat bersalaman.
"Demi kebangkitan Indonesia raya," ujar Cak Imin menimpali yang disambut gelak tawa kedua rombongan.
Sehari setelah pertemuan, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, memastikan kedua partai sepakat membentuk koalisi dengan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dia juga memastikan bahwa koalisi ini akan mengusung pasangan calon Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.
"Kami sedang mencari hari yang baik untuk mendeklarasikan secara resmi pasangan Mas Bowo-Gus Muhaimin,” kata Jazilul saat dihubungi, Ahad, 19 Juni 2022.
Peta ini melengkapi langkah Airlangga yang berkoalisi dengan PAN dan PPP membentuk Indonesia bersatu.
Direktur Eksekutif Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Kunto Adi Wibowo, menilai dua peristiwa politik ini bisa mengubah peta politik pada Pilpres 2024. Jika sebelumnya baru ada satu poros yang dipastikan, Koalisi Indonesia Bersatu besutan Partai Golkar, PPP dan PAN, maka kini dia memprediksi akan ada empat poros yang mengajukan calon.
"Kalau PKB dan Gerindra benar berkoalisi, maka kemungkinannya ada empat koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar-PAN-PPP), PKB-Gerindra, PDIP sendirian, terakhir NasDem-Demokrat-PKS," ujar Kunto seperti dilansir Tempo.
Dengan modal presidential treshold 20 persen, Kunto menilai PDIP berpeluang besar maju sendirian tanpa berkoalisi. PDIP ditengarai bisa mengusung dua kadernya sekaligus yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.
Tetapi, menurut Kunto, PDIP harus menimbang sentimen pemilih yang bisa bergeser dengan melihat ketokohan. PDIP kini dinilai tidak memiliki tokoh sekuat figur Joko Widodo seperti di pemilu dua periode lalu.
"Apakah Puan Maharani bisa mengatasi masalah ketokohannya dengan elektabilitas yang relatif rendah? Ini yang menjadi PR," tuturnya.
Senada dengan Kunto, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro juga memprediksi gerbong koalisi di Pilpres 2024 bisa bercabang empat.
Gedung Sarinah di Jakarta Pusat memiliki wajah baru setelah direnovasi hampir dua tahun lamanya. Tampilannya kini lebih modern dibanding sebelumnya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri BUMN Erick Thohir melihat gedung itu setelah direnovasi, Senin (13/6)./Istimewa
Agung menilai koalisi PKB dan Gerindra merupakan pilihan paling rasional bagi kedua partai. Gabungan jumlah kursi kedua partai di DPR sudah memenuhi presidential threshold 20 persen seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu. Selain itu, PKB juga dinilai akan lebih mudah berkoalisi dengan Gerindra ketimbang dengan PKS dan Demokrat.
Soal nasib Koalisi NasDem, PKS dan Partai Demokrat, Agung pun menilai cukup terbuka peluangnya. Pasalnya, hanya tiga partai ini yang masih belum menentukan kemana akan berlabuh.
Selain itu, PKS dan Partai Demokrat juga sempat sama-sama menyebut nama Anies Baswedan sebagai calon potensial yang bisa mereka usung pada Pilpres 2024.
Ketua DPP NasDem Willy Aditya pun memastikan partainya akan segera membangun koalisi dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan NasDem karena mereka belum memenuhi syarat presidential threshold.
"Hari Rabu depan untuk memulai pembicaraan membangun koalisi. Akan ada partai yang datang ke partai NasDem. Tunggu saja di Gondangdia," ujar Willy.
Direktur Eksekutif Institute of Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam memiliki pandangan lain. Dia menyebut partai menengah memang memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan koalisi, karena mereka punya bekal suara dan kursi parlemen untuk memenuhi presidential treshold 20 persen.
Namun masalahnya, ujar dia, partai-partai papan menengah itu tidak memiliki stok tokoh yang layak dijual di kontestasi Pilpres 2024 sehingga manuver mereka cenderung menunggu langkah dan keputusan partai-partai besar.
"Artinya, mayoritas partai menengah belum siap menjadi imam, melainkan hanya makmum dalam pembentukan gerbong koalisi politik menuju 2024 mendatang. Jumlah gerbong koalisi masih sulit diterka mengingat dinamika politik masih sangat cair," ujar Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu.