Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perluas Layanan Kesehatan Primer, Pemerintah Reaktivasi 300.000 Posyandu

Pemerintah akan mereaktivasi sekitar 300.000 posyandu setelah jumlahnya menurun akibat Covid-19
Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) memberikan vaksin imunisasi kepada balita di Posyandu Kunir, Desa Sukaurip, Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Senin (10/8/2020). Pemerintah mulai mengaktifkan kembali posyandu desa yang sempat terhenti sejak pandemi COVID-19 dengan memperketat protokol kesehatan dan menyesuaikan kondisi Adaptasi Kebiasaan Baru. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) memberikan vaksin imunisasi kepada balita di Posyandu Kunir, Desa Sukaurip, Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Senin (10/8/2020). Pemerintah mulai mengaktifkan kembali posyandu desa yang sempat terhenti sejak pandemi COVID-19 dengan memperketat protokol kesehatan dan menyesuaikan kondisi Adaptasi Kebiasaan Baru. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bersiap memperluas layanan kesehatan primer dengan mereaktivasi sekitar 300.000 posyandu di seluruh Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, saat ini jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia masih sangat terbatas sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat.

“Sulit bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan layanan kesehatan ke 80-an ribu desa, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi, kalau kita hanya mengandalkan puskesmas yang jumlahnya sekitar 10 ribuan, tidak akan cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat,” ujarnya dalam keterangan pers yang diakses di kanal YouTube Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jumat (13/05/2022).

Dengan jumlah unit yang mencukupi dan ditunjang dengan kader kesehatan yang terampil serta sarana dan prasarana yang baik, Menkes meyakini posyandu memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia.

Penggaungan kembali serta rebranding posyandu ini, ujar Menkes, merupakan bagian dari transformasi di bidang kesehatan.

“Kita akan mereaktivasi, meredefinisikan lagi posyandu agar bisa lebih sistematis dan lebih mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk memberikan layanan kesehatan standar di seluruh pelosok Indonesia,” ujarnya.

Budi menambahkan, reaktivasi ini menjadi tantangan tersendiri terutama di masa Covid-19 karena operasional posyandu sedikit terganggu saat pandemi. Dilaporkan jumlah kunjungan sasaran ke posyandu menurun seiring dengan tingginya penularan dan penyebaran Covid-19.

“Posyandu kita di masa pandemi jauh lebih menurun, data yang kita terima penurunannya sampai 70 persen lebih. Posyandu tidak bisa melakukan aktivitas karena pandemi Covid-19,” ungkap Menkes.

Dengan data tersebut, pemerintah melalui Kemenkes, berupaya keras untuk meningkatkan jumlah sasaran yang mengunjungi posyandu dengan menghadirkan berbagai program-program kesehatan yang menarik, update informasi yang berorientasi pada peningkatan pola hidup bersih dan sehat sebagai investasi kesehatan masa depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper