Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

TNI AD Cari Penyebar Hoaks Kerabat Jenderal Dudung Atur Pengadaan Alutsista

TNI AD akan melaporkan dan menelusuri pihak yang diduga menyebarkan kabar soal keterlibatan kerabat Jenderal Dudung dalam pengadaan alutsista.
Letjen TNI Dudung Abdurachman resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 17 November 2021 - Youtube Setpres
Letjen TNI Dudung Abdurachman resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 17 November 2021 - Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA -- Pihak Markas Besar TNI Angkatan Darat (MabesAD) akan melaporkan penyebar hoaks soal keluarga Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang dituding mengatur pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna memaparkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menelusuri pihak yang menyebarkan kabar tersebut.

"Atas beredarnya berita itu kami telah berkoordinasi dengan Polri dan Kominfo, karena berita yang beredar telah mencemarkan nama baik institusi TNI AD dan KSAD," ujar Tatang dalam keterangan resmi yang dikutip, Minggu (8/5/2022).

Tatang menambahkan bahwa Jenderal TNI Dudung Abdurachman selaku Kepala Staf Angkatan Darat memimpin dan menjalankan organisasi secara profesional serta mentaati semua aturan dan mekanisme yang berlaku, termasuk dalam hal pengadaan alutsista.

Perlu diketahui bahwa mekanisme pengadaan alutsista TNI telah diatur dalam Permenhan No 14 Tahun 2020, di mana proses pemilihan Penyedia Alpalhankam dilakukan di Kemhan RI dan bukan di UO. Proses tersebut juga didampingi oleh lembaga audit baik internal maupun eksternal serta didampingi juga oleh BPKP dan LKPP.

Oleh karena itu, Kepala Staf Angkatan Darat tidak berdiri sendiri dan tidak memiliki kewenangan penuh untuk memberikan proyek pengadaan alutsista tersebut kepada siapapun.

Dengan demikian, isu penunjukanl penyedia alpalhankam yang didasari oleh kedekatan terhadap salah satu pejabat itu berlebihan dan cenderung merupakan penggiringan opini.

“Kita akan selalu terbuka dan transparan terkait informasi-informasi di lingkungan TNI AD,” pungkas Kadispenad.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper