Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Nur Nadlifah meminta pemerintah bersikap independen dan memperhatikan kesejahteraan para petani tembakau serta pekerja saat merumuskan kebijakan terkait industri hasil tembakau (IHT).
IHT, dikatakannya telah memberikan kontribusi yang besar bagi negara. Saat ini, lanjut Nur, banyak pihak yang mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang mengancam keberlangsungan IHT melalui kampanye-kampanye hitam antitembakau.
“Kampanye hitam itu ingin menghancurkan IHT dalam negeri melalui berbagai tuduhan yang belum tentu faktual dan bahkan menyudutkan, seakan-akan industri ini adalah sebuah dosa besar. Ini sangat disayangkan mengingat jutaan orang menggantungkan hidupnya pada industri ini," ujar Nur dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/4/2022).
Nur meminta pemerintah mampu bertahan dari intervensi karena mata rantai industri IHT kita sangat masif dan komprehensif. Menurutnya, tidak ada negara lain yang model sektor pertembakauannya seperti di Indonesia karena jenis rokok kretek itu budaya asli kita.
“Tekanan di satu sisi pasti akan berdampak pada seluruh ekosistem industri. Maka itu, kita harus ingat dan memegang teguh netralitas dalam proses penyusunan kebijakan. Jangan mau diintervensi atau diprovokasi,” kata Nur.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2019, IHT telah menyerap sebanyak 5,98 juta tenaga kerja. Selain itu, data Badan Pusat Statistik tahun 2019 juga menyebutkan bahwa 89% dari seluruh pekerja di sektor pengolahan tembakau adalah pekerja perempuan, yang mayoritas adalah lulusan SD atau SMP.
Baca Juga
Pabrik sigaret kretek tangan (SKT) cukup berperan penting dalam industri ini. Selain menyerap tenaga kerja yang besar, terutama perempuan. Pada saat pandemi menghantam Indonesia, para pekerja perempuan ini justru menjadi andalan keluarga. Mereka mengambil alih peran para suami sebagai tulang punggung keluarga karena tidak sedikit dari suami-suami mereka yang menjadi korban PHK.
Nur juga menambahkan kontribusi IHT terhadap negara tidak hanya sebatas penyerapan tenaga kerja, akan tetapi juga penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau (CHT) yang sangat diandalkan pemerintah, khususnya di kala perekonomian negara melambat akibat pandemi dan saat ini sedang berupaya untuk pulih. Pada tahun 2021 saja, IHT menyumbang senilai Rp 188,81 triliun ke pendapatan negara melalui cukai.
“Kontribusinya besar sekali kepada negara. Oleh karena itu, pemerintah diminta hati-hati mengambil kebijakan terkait industri ini. Jangan sampai ada intervensi dari pihak tertentu. Pemerintah harus berpihak ke petani dan pekerja, apalagi pekerja linting SKT. Saya melihat semangat Kartini yang luar biasa pada mereka.” ujar Nur Nadlifah.
