Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa potensi kejahatan siber khususnya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme semakin besar terjadi.
Jokowi juga menyoroti adanya modus baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang semakin beragam dan kompleks.
"Tantangan yang kita hadapi di masa depan akan semakin berat dan potensi kejahatan siber juga semakin meningkat. Muncul berbagai modus dan bentuk-bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme," kata Jokowi dalam acara Peringatan 20 Tahun Gerakan APU dan PPT, dikutip dari YouTube Setpres, Senin (18/4/2022).
Oleh karenanya, Jokowi mengatakan diperlukan kerja keras semua pihak untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan keuangan Indonesia.
Dalam memberantas TPPU dan pendanaan terorisme, dia memahami bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tak bisa bekerja sendiri
"Diperlukan dukungan semua pihak, instansi pemerintah, industri keuangan, dan seluruh masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, dalam memerangi tindak kejahatan ekonomi yang semakin masif dan kompleks, Jokowi menyebut ada beberapa hal yang harus segera dilakukan.
Pertama, kata Jokowi, terobosan transformasi digital harus segera dilakukan yang mengadopsi regulatory technology serta terobosan hukum yang mengatasi permasalahan fundamental.
Kedua, PPATK harus terus meningkatkan dan menyempurnakan terobosan layanan digital, mengembangkan platform layanan baru, serta mengembangkan pusat layanan digital yang lengkap, realtime, tepat dan akurat.
"Ketiga seluruh kementerian/lembaga, termasuk PPATK sebagai vocal point dan financial intelligent unit, harus jeli dan mampu bergerak cepat, memiliki kemampuan dan perangkat untuk menangani modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang telah melewati batas negara dan jadi kehahatan internasional," ungkap Jokowi.
Dalam acara yang sama, Jokowi juga mengapresiasi kinerja PPATK dan pemangku kepentingan lainnya yang selama 20 tahun ini telah bekerja keras memerangi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
