Bisnis.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Senin, 11 April 2022. Dalam aksi demo tersebut, mahasiswa akan menyampaikan sejumlah tuntutan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin menegaskan, aksi tersebut akan membawa tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.
“Benar Pada 11 April, kami ingin ketegasan dan prioritas kami menuntut Jokowi tegas menolak perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu 2024," kata Kaharuddin saat dihubungi Bisnis, Kamis (7/4/2022).
Sekadar informasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) masih menunggu jawaban Presiden Jokowi untuk menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan tiga periode sejak dua pekan aksi dilakukan pada 28 Maret 2022.
Terdapat 6 tuntutan BEM SI yang disampaikan ke pihak Kepresidenan pada 28 Maret. Pertama, adalah mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.
Ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
Keempat, BEM SI mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Kelima, mereka mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di indonesia.
Terakhir, mereka pun menuntut dan mendesak Jokowi-Ma'ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
Lebih lanjut, dia mengatakan BEM SI akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti. Kaharuddin merinci, 6 tuntutan berasal dari aksi tanggal 28 Maret ditambah 12 tuntutan berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi pada 21 Oktober 2021.
“Selain dari tuntutan 6 tuntutan pada 28 Maret, sebelumnya kami juga sudah menyuarakan 12 tuntutan pada 21 Oktober 2021 dalam aksi 7 tahun kepemimpinan Jokowi, tetapi karena [tuntutan] itu belum dilirik pada 11 April kami akan suarakan kembali. Jadi ada 18 tuntutan dari BEM SI untuk pak Presiden,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan kepada menterinya pada Rabu (6/4) agar fokus bekerja dan menghindari ujaran mengenai urusan penundaan pemilu 2024 dan urusan perpanjangan masa jabatan.
Kendati demikian, Kaharuddin mengatakan, pernyataan Jokowi juga kurang tegas, sebab dinilainya melarang kepada Menteri bukan merupakan pernyataan dan komitmen dari Jokowi
“Sebelumnya disebutkan pernyataan yang mengatakan bahwa wacana ini adalah demokrasi, tetapi akhirnya Presiden melarang lewat menteri artinya dia mengaku salah bahwa wacana saja tidak boleh terucap sehingga kami butuh komitmen tegas dari Presiden seperti, 'Saya Joko Widodo selaku Presiden Indonesia menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena itu sangat menyalahi konstitusi.'," kata Kaharuddin.
Dia menjelaskan, BEM SI mengajak aliansi mahasiswa serta BEM semua universitas berikut himpunan mahasiswa jurusan untuk bergabung dalam aksi pada Senin 11 April 2022.
Dia menargetkan 1.000 mahasiswa berunjuk rasa di lingkungan Istana Kepresidenan. Kaharuddin sendiri adalah mahasiswa Fakultas MIPA dari Universitas Riau yang saat ini tengah berangkat ke Jakarta untuk berkonsolidasi menyiapkan aksi unjuk rasa tersebut.
Mahasiswa-mahasiswa di daerah lain juga diminta melakukan aksi serentak di daerah masing-masing antara 28 sampai 11 April.
"Ini adalah murni gerakan mahasiswa, tidak ada yang menunggangi," ungkapnya.