Bisnis.com, JAKARTA – Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Kemensos telah menyisir data penerima bantuan sosial atau bansos .
Dari jumlah data yang disisir sebanyak 55,2 juta data telah dikeluarkan dari kelompok masyarakat penerima bansos. Adapun, penyisiran data tersebut dapat mengamankan uang negara senilai Rp10 triliun dalam sebulan.
"KPK dan Kemensos bisa memadupadankan data NIK sehingga kita bisa hemat 55,2 juta data penerima bansos yang ditidurkan," katanya pada rapat kerja dengan DPR, Rabu (30/3/2022).
Firli menjelaskan bahwa apabila satu NIK menerima bansos sebesar Rp200.000, artinya pemerintah bisa menghemat sekitar Rp10 triliun dalam sebulan.
"Setahun berarti bisa hemat Rp120 triliun," jelasnya.
Sementara itu, Firli menuturkan bahwa tahun lalu lembaga ditargetkan bisa mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp100,9 miliar. Capaiannya adalah Rp246,299 miliar
Baca Juga
“Maknanya adalah pencapaian PNBP pada 2021 sampai 244 persen,” ucapnya.
Firli menjelaskan bahwa tahun ini KPK dipatok bisa mendapatkan PNBP sebesar Rp141,7 miliar. Belum setengah tahun, sudah melewati setengahnya.
“Kami laporkan sampai 24 maret, PNBP dari KPK mencapai Rp91,967 miliar atau dari target 64,9 persen capaiannya,” jelasnya.
