Bisnis.com, YOGYAKARTA - Wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendapat penolakan dari sejumlah petinggi partai politik. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.
Ia menyatakan dengan tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 karena akan muncul masalah kompleks berkaitan dengan masa jabatan legislatif hingga kepala daerah.
Hary Tanoe mengatakan partainya dengan tegas menolak penundaan pemilu karena sesuai konstitusi, jabatan presiden dan wakil presiden adalah maksimal dua periode.
“Untuk saat ini belum saatnya mengubah konstitusi. Dua periode jabatan presiden dan wakil presiden sudah cukup baik,” ungkapnya di sela-sela Musyawarah Kerja Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo DIY di Jogja, kemarin.
Selain itu, jika dipaksa melakukan penundaan pemilu, maka akan timbul masalah kompleks berkaitan dengan masa periode pejabat di legislatif dan eksekutif baik di pusat dan daerah.
Baca Juga
“Masalahnya kompleks. Kalau mau ada penundaan itu, bagaimana dengan [periode jabatan] Gubernur, bagaimana dengan [periode] DPR, bagaimana walikota. Terus kapan Partai Perindo duduk di parlemen,” ujar Hary Tanoe.
Terkait dengan pencapresan 2024, ia memastikan tidak akan mencalonkan diri. Perindo akan mendukung tokoh lain yang dinilai cocok dan sevisi namun sampai saat ini belum ditentukan.
Ia mengatakan terkait dengan persiapan Pemilu 2024, saat ini menuju pencalegan. Partainya siap mendukung dana jika ada tokoh yang memiliki basis massa kuat kemudian bergabung di Perindo untuk menjadi Caleg.
