Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 pada 12 April 2022.
"Tanggal 12, sesuai masa jabatan KPU yang sekarang," ujar Deputi IV Kepala Staf Presiden (KSP), Juri Ardiantoro , Kamis (17/3/2022).
Masa jabatan Komisioner KPU periode 2017-2022 akan habis pada 11 April 2022. Namun, sejak Februari lalu, DPR telah menetapkan 7 komisioner KPU dan 5 anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027.
Sejumlah anggota Komisi II DPR RI meminta Presiden Jokowi segera saja melantik Komisioner KPU periode 2017-2022 meski belum sampai batas habis masa jabatannya.
Tujuannya, agar jadwal serta anggaran pemilu bisa segera dibahas dan ditetapkan bersama anggota Komisioner KPU yang baru. Namun, Juri ogah menangggapi desakan Itu.
"Landasan hukumnya apa?" ujar Juri.
Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi sebelumnya menyampaikan kekhawatiran anggaran Pemilu 2024 bisa menjadi celah besar untuk penundaan pemilu jika tidak segera ditetapkan.
"Sampai saat ini DPR dan Pemerintah belum ada kata kesepakatan terkait besaran dan rincian anggaran pelaksanaan Pemilu 2024. Kami mendesak agar pembahasannya dipercepat," ujar Hadi lewat keterangannya, Jumat (11/3/2022).
KPU mengusulkan anggaran Rp86 triliun yang kemudian direvisi menjadi Rp76,6 triliun. Besaran anggaran ini memang naik cukup drastis dibanding anggaran pemilu 2019 yang menghabiskan anggaran Rp25,59 triliun.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Fauzan Nurhuda Yusro mengatakan lembaga legislatif sebetulnya sudah siap membahas anggaran Pemilu 2024. Namun, mereka masih menunggu pelantikan anggota Komisioner KPU periode 2022-2027.
"Nah, sekarang KPU belum dilantik oleh presiden, jadi ya, belum ada pembahasan sama sekali," ujarnya.
Komisi II DPR RI berharap Presiden Jokowi segera melantik Komisioner KPU yang baru agar pembahasan anggaran berikut dengan penetapan tahap-tahap kegiatan pemilu bisa dilakukan dengan Komisioner KPU yang baru.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mendorong pemerintah segera memastikan ketersediaan anggaran Pemilu 2024 sebagai bukti konkret komitmen menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut.
“Bentuk konkret-nya, kalau memang Presiden Joko Widodo dan pemerintah menyatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai jadwal, segera bahas (ketersediaan anggaran) dan cairkan anggarannya,” ujar Khoirunnisa.
