Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada para gubernur se-Indonesia terkait penanganan Covid-19 hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikannya pada Pengarahan Presiden RI kepada para Gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu, 13 Maret 2022.
Terkait dengan penanganan Covid-19, Jokowi mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing.
“Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” ujarnya, dikutip melalui keterangan tertulis, Minggu (13/3/2022).
Kepala Negara juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah.
“Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster,” katanya.
Baca Juga
Presiden juga menyampaikan terkait situasi global yang terjadi saat ini yang perlu disikapi oleh para Gubernur, antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang.
“Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang,” ujarnya.
Saat ini menurut Jokowi, akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada Indonesia.
“Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” ujar Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini.
“Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” jelas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan kepada para gubernur terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ungkap Presiden.
Jokowi pun menginginkan dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula.
“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” kata Jokowi.
