Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan hasil big data yang menunjukkan banyak pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP yang mendukung Pemilu 2024 ditunda.
Dikutip dari YouTube akun Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022), Luhut mengungkapkan hasil big data tersebut berasal dari percakapan 110 juta orang di media sosial, mulai dari Facebook hingga Twitter.
“Kita kan punya big data. Dari big data meng-grab 110 juta, macam-macam Facebok, ada orang main Twitter, Twitter 10 juta lah. Orang-orang ini ada di Partai Demokrat, Partai Gerindra, PDIP, PKB, Golkar, dimana-mana ceruk ini,” katanya.
Menurutnya, percakapan-percakapan tersebut sebagian besar tidak menginginkan pemerintah menghabiskan dana hingga lebih dari Rp110 triliun untuk pemilihan presiden pada 2024 di tengah kondisi saat ini.
“Dari data itu, bilang kita mau habisin Rp110 triliun lebih untuk milih keadaan gini, ngapain sih. Pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak. Itu rakyat yang ngomong,” jelasnya.
Namun, dia menekankan bahwa suara-suara itu bagian dari demokrasi. Artinya, semuanya bergantung pada kondisi di lapangan. Sejauh ini, ia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menegaskan akan mentaati konstitusi yang ada.
“Tapi kalau rakyatnya [suara] terus berkembang gimana, DPR bagaimana, MPR bagaimana, jadi konstitusi yang dibikin itu harus ditaati Presiden. Tapi ini orang takut. Yang pengen jadi gini [presiden] entar ketunda gue jadi gini [presiden],” katanya.
Hingga saat ini, ia mengemukakan rakyat Indonesia sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Bahkan, survei kepuasannya mencapai 74 persen.
Sementara itu, Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani menilai legitimasi perpanjangan masa jabatan presiden berdasarkan survei kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi sangat keliru.
“Para politisi itu keliru. Tingkat kepuasan yang tinggi itu ini dialami baik oleh Presiden Jokowi maupun Presiden SBY. Kepuasan pada presiden SBY sering di atas 70 persen, pernah beberapa kali di atas 75 persen. Dan ini tak pernah jadi isu untuk perpanjangan jabatan presiden,” katanya mengutip Instagramnya @saiful_mujani.
Menurutnya, rakyat menghargai kerja pemimpinnya, tapi mereka juga patuh konstitusi bahwa presiden berkuasa lewat pemilu langsung untuk hanya dua periode, masing-masing hanya lima tahun.
