Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai keputusan Myanmar yang hanya diwakili oleh perwakilan non-politik di pertemuan Asean patut dipertahankan. Hal itu diungkapkan dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Jumat (21/1/2022).
Dalam sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri yang dikirim pada Sabtu, Presiden Jokowi telah menekankan bahwa pendekatan masalah Myanmar harus berlandaskan prinsip yang telah disetujui dalam Lima Poin Konsensus.
Untuk itu, Presiden Jokowi menyayangkan sikap militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen Lima Poin Konsensus usai kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar.
“[Presiden] menegaskan bahwa implementasi Lima Poin Konsensus tidak dapat dikaitkan dengan Lima Poin Peta Jalan yang diusung oleh otoritas militer Myanmar,” seperti dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, dikutip Sabtu (22/1/2022).
Adapun, terkait dengan usul pembentukan troika yang terdiri dari Menteri Luar Negeri/Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei, dan Menlu Indonesia dan didukung Sekjen Asean untuk memonitor implementasi Lima Poin Konsensus, Presiden Joko Widodo telah mencatatnya dan menyampaikan agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut oleh para Menteri Luar Negeri Asean.
Presiden juga menyepakati usulan pembentukan Consultative Meeting yang terdiri dari Utusan Khusus dan Sekjen Asean, AHA Center, otoritas Myanmar, dan badan-badan PBB untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.
Received call from PM Hun Sen (21/1). He briefed me on his visit to Myanmar and I reiterated Indonesia's position on the importance of implementation of 5-Point of Consensus
— Joko Widodo (@jokowi) January 22, 2022
I also underlined that humanitarian assistance must be given without discrimination.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
