Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ketua Fraksi PKS Beberkan Alasan Partainya Tolak RUU TPKS

Fraksi PKS DPR RI menjadi satu-satunya dari sembilan fraksi yang menolak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR RI.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 19 Januari 2022  |  19:49 WIB
Politikus Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini / Istimewa
Politikus Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini / Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI menjadi satu-satunya dari sembilan fraksi yang menolak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR RI.

Terkait sikap resmi tersebut, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menjelaskan alasan dibaliknya.

Pertama-tama, Jazuli menegaskan bahwa Fraksi PKS tetap secara tegas menolak segala bentuk kejahatan seksual sehingga perlu diberikan pemberatan hukuman.

Menurutnya, kejahatan seksual itu meliputi kekerasan seksual, seks bebas, dan seks menyimpang yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, norma agama, dan adat ketimuran.

"Ketiganya merusak tatanan keluarga bahkan peradaban bangsa. Untuk itu, ketiganya harus diatur secara bersamaan dalam sebuah UU yang komprehensif tentang tindak pidana kesusilaan/tindak pidana kejahatan seksual," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (19/1/2022).

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan pentingnya pengaturan komprehensif tindak pidana kesusilaan untuk melindungi bukan hanya korban kekerasan seksual tapi juga korban-korban kejahatan seksual lainnya akibat seks bebas dan perilaku seks menyimpang.

Fraksi PKS ingin agar ketiganya diatur dalam Undang-Undang khusus sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling menguatkan.

Tanpa pengaturan komprehensif yang dimaksud perlindungan terhadap korban menjadi tidak kuat, tidak utuh, atau parsial. 

Untuk itu, kata Jazuli, Fraksi PKS berpendapat jangan pisahkan tindak pidana kekerasan seksual seolah-olah berdiri sendiri, melainkan harus diatur komprehensif dengan tindak pidana kesusilaan lainnya seperti seks bebas dan seks menyimpang agar pencegahan dan perlindungan terhadap korban bisa berlaku efektif dan maksimal.

"Sayangnya, RUU TPKS/PKS tidak mengakomodir usulan pengaturan yang komprehensif tersebut sehingga bukannya memperkuat upaya penghapusan kekerasan seksual dan perlindungan korban tetapi justru menimbulkan bias tafsir karena seks bebas dan menyimpang tidak dikenai sanksi pidana. Akibatnya upaya penghapusan terhadap segala bentuk kejahatan seksual dipastikan tidak akan efektif," jelasnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr pks
Editor : Andhika Anggoro Wening

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top