Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dilema PTM 100 Persen di Tengah Omicron yang Melonjak

Disdik seharusnya tidak hanya menerima laporan tertulis saja, sesti langsung turun ke sekolah-sekolah untuk memastikan.
Siswa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 1 Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (6/9/2021). Protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 dijalankan selama pembelajaran tatap muka secara terbatas. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Siswa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 1 Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (6/9/2021). Protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 dijalankan selama pembelajaran tatap muka secara terbatas. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Kritik Satgas Covid-19

Menurut Satriwan, Disdik seharusnya tidak hanya menerima laporan tertulis saja, sesti langsung turun ke sekolah-sekolah untuk memastikan.

P2G meminta agar aparat seperti Satpol PP, Tim Satgas, atau aparat lainnya melakukan penyisiran dan pengawasan di jam-jam krusial siswa pulang sekolah, sekitar pukul 12-13 siang.

"Sebagai tindakan preventif, supaya anak-anak tidak menularkan atau tertular karena mereka nongkrong sepulang sekolah," imbuh guru SMA Labschool Rawamangun Jakarta itu.

Orangtua dan wali kelas juga bisa saling berkomunikasi, utamanya jika sudah waktunya pulang sekolah, namun anak didik belum pulang.

P2G mengkritik pihak Satgas Covid-19 sekolah yang kebanyakan hanya aktif saat jam datang dan pulang sekolah saja. Seharusnya, di sela-sela waktu tersebut tim juga aktif mengontrol secara bergantian.

 P2G meminta agar sekolah mengatur jam istirahat tidak terlalu lama, sekitar 10-15 menit saja, sehingga siswa tidak berkerumun. Guru piket pun harus aktif mengawasi tidak duduk saja pasif di meja piket.

"Guru piket jangan hanya pasif, harus berkeliling di sekitar area sekolah, memantau kegiatan olahraga atau tamu yang masuk termasuk pengantar siswa. Saat istirahat bagaimana, disiplin prokes atau nggak," jelas guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ini.

"SKB 4 Menteri di daerah banyak penyimpangan, tetapi tidak ada tindakan yang tegas, baik oleh pusat, Kemdikbud, Kemenag, Kemendagri, Kemenkes, dan Pemda," tambahnya.

Menurut dia, pelanggaran prokes di sekolah terus berlanjut akibat tidak adanya mekanisme pengawasan.

 "Bahkan kami menemukan pelanggaran SKB 4 Menteri sebelumnya, sejak Agustus 2021 PTM Terbatas, sudah banyak sekolah yang buka 100 persen siswa dan masuk setiap hari," tambah Iman.

Beberapa contoh, di Kabupaten Agam, Kepulauan Riau, Kabupaten Situbondo, Kabupaten di NTB dan NTT.  Dia juga mengingatkan pentingnya melakukan skrining, Pemda hendaknya melakukan tes swab acak dan berkala kepada siswa dan guru di sekolah.

"Suasana PTM 100 yang mirip kondisi normal jangan sampai membuat kita lengah. Covid-19 dan varian-variannya masih harus tetap diwaspadai. Tes swab acak salah satu cara untuk melacaknya," tutup Iman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Halaman Sebelumnya
Vaksinasi Anak
Penulis : Indra Gunawan
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper