Bisnis.com, JAKARTA – Relawan yang mengatasnamakan Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendorong agar Prabowo Subianto dan Joko Widodo atau Jokowi bersandingan dalam kontestasi pemilihan presiden pada Pemilu 2024. Ini dalam rangka melanjutkan kesinambungan kerja dan pembangunan nasional menuju Indonesia maju.
“Kami dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi mendorong Bapak Prabowo Subianto, Calon Presiden dan Bapak Joko Widodo, Calon Wakil Presiden,” kata Ketua Koordinator Sekber Prabowo Jokowi, G Gisel saat deklarasi Prabowo Jokowi di Jakarta Utara melalui keterangan pers, Sabtu (15/1/2022).
Gisel menjelaskan bahwa pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia setidaknya sudah menunjukkan kemajuan.
Melalui pembentukan Kabinet Indonesia Maju Jilid II, para menteri dianggapnya sudah berupaya memberikan kinerja terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prabowo yang merupakan lawan politiknya pada pilpres 2019 pun diberikan posisi sebagai sebagai Menteri Pertahanan.
“Tentu ini adalah langkah taktis, stategis, dan keputusan besar yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan kekuatan dan stabilitas politik nasional, baik di dalam pemerintahan maupun di parlemen,” jelasnya.
Meski begitu, Gisel mengakui bahwa periode Kabinet Indonesia Maju Jilid II ini berada dalam posisi sulit dan penuh tantangan. Hantaman krisis global dan Covid-19 telah berakibat buruk terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan, terutama ekonomi dan kesehatan.
Kondisi ini, tambahnya, membutuhkan respons dari pemerintah yang cepat dan tepat baik di bidang kesehatan, maupun ekonomi.
Dalam percepatan investasi, pemerintah fokus mengevaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang dilakukan dan diberikan oleh kementerian dan lembaga.
“Dari hasil evaluasi itu kemudian lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. UU ini dianggap pemerintah bisa melakukan reformasi ekonomi. Sebab, saat ini regulasi terkait bisnis dan investasi terlalu rumit. Sehingga, aturan untuk mempermudah investasi perlu diatur kembali dengan tidak mempersulit, tapi memudahkan,” terangnya.
Gisel menuturkan bahwa di bidang infrastruktur, pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi di berbagai wilayah di Indonesia tak terhenti meski penyebaran Covid-19 belum bisa dikendalikan.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah agenda pemindahan status Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ini direncanakan dimulai pada semester I tahun 2024.
“Atas dasar kesadaran itu, kami dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi mendorong Bapak Prabowo Subianto, Calon Presiden dan Bapak Joko Widodo, calon Wakil Presiden sebagai bagian dari Kebinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024,” ungkapnya.
