Bisnis.com, JAKARTA – Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menjadi orang pertama yang disuntik vaksin dosis ketiga atau vaksin booster pada Rabu, (12/1) besok.
Pandu mengatakan Presiden Jokowi harus menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksin booster, karena dirinya perlu untuk selalu menjadi garis terdepan untuk program vaksinasi.
“Dia harus menjadi orang pertama yang mendapat booster sehingga bisa menjadi contoh bagi yang lain, sebab masyarakat butuh teladan dengan pemimpin yang perkataan dan perbuatan sejalan,” kata Pandu kepada Bisnis, Selasa (11/1/2022).
Lebih lanjut, dia mengatakan dengan menjadi yang pertama untuk divaksinasi diharapkan dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19.
“Tantangannya saat ini, vaksin yang suntikan pertama dan kedua gratis saja banyak yang masih menolak. Bahkan, Sumatra Barat juga jadi salah satu wilayah dengan tingkat vaksinasinya rendah sehingga edukasi tentang vaksin harus berjalan dan makin digencarkan, ikhtiarnya dengan menjadi contoh,” ujarnya.
Pandu menjelaskan, upaya menjadi contoh akan mengartikan bahwa dengan digratiskannya vaksin booster bukan memaksa masyarakat untuk disuntik, tapi memang merupakan skema yang harus dijalankan.
Baca Juga
“Tantangan saat ini masih banyak pemahaman masyarakat yang keliru akan vaksin, baik berbasis budaya, pandangan politik, pandangan ideologi, dan banyak hal,” ujarnya.
Pekerjaan rumah lain yang harus dikejar pemerintah adalah keterbukaan, di mana apabila ada keluhan atau efek samping yang dirasakan oleh masyarkat, maka pemerintah harus merespons dengan baik.
“Keluhan yang mungkin dianggap sepele, harus didukung oleh pemerintah, misalnya efek samping demam itu harus terbuka. Keterbukaan dari pemerintah akan membangun kepercayaan antarpihak sehingga akan menekan kekhawatiran masyarakat,” katanya.
Selain itu, dia menyebutkan oemerintah daerah juga menjadi kunci keberhasilan program vaksin booster di Indonesia, sebab peran mereka penting untuk meminimalisir masyarakat yang masih menjalankan praktik memilah-milih vaksin.
“Kepala daerah perlu bertanggungjawab dan lebih sigap untuk menyuntikan vaksin, karena bila tidak segera dihabiskan potensi kerugian lantaran vaksin yang kadaluarsa sulit untuk dihindari. Ingat kita bukan perusahaan yang memproduksi vaksin serta hanya memiliki stok yang tersedia, itu yang perlu untuk dimanfaatkan, apabila tidak justru malah rugi, banyak vaksin yang kadaluarsa karena selain ada yang menolak, banyak yang pilah-pilih,” tuturnya.
Menurutnya, saat ini pemerintah tengah merancang sistem vaksin hingga dosis ketiga dengan akses terhadap vaksin untuk seluruh masyarakat dengan pelayanan yang berkualitas, itu yang harus direalisasikan
Kendati demikian, Pandu menjelaskan, golongan yang harus mendapatkan vaksinasi booster terlebih dahulu selain tenaga kesehatan, antara lain orang lanjut usia, orang dengan komorbid, orang yang belum divaksin dan tinggal di daerah klaster penularan, serta masyarakat yang tinggal di daerah penularan dan sudah mendapatkan dua kali vaksin.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono angkat bicara terkait vaksinasi booster untuk Presiden Jokowi.
Sekadar informasi, Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat tinggi negara dijadwalkan menerima suntikan dosis ketiga atau booster vaksin Covid-19 pada 2022.
Heru menegaskan, bahwa vaksin booster akan lebih diprioritaskan untuk masyarakat untuk meningkatkan kekebalan komunal (herd immunity), sehingga Jokowi bukan menjadi orang yang pertama untuk disuntik.
“Tentunya kita lihat kalau waktunya sudah tiba, booster diprioritaskan untuk masyarakat, didahulukan untuk mereka, untuk Pak Jokowi kami lihat waktunya beliau, mungkin masyarakat lebih dulu, booster untuk seluruh masyarakat dulu,” kata Heru kepada wartawan, di Istana Kepresidenan, Jumat (7/1/2022).
.jpg?w=300&h=221)
