Bisnis.com, JAKARTA - Sepanjang tahun 2021, Amerika Serikat (AS) tetap menjadi pemain utama di ranah geopolitik global yang ditandai dengan kepemimpinan baru Presiden Joe Biden setelah dilantik pada 20 Januari 2021 menggantikan pendahulunya Donald Trump.
Di bawah kepemimpinan presiden dari Partai Demokrat itu, AS telah memberi warna baru dalam peta politik global, terutama dalam kaitannya dengan posisi tradisional negara itu sebagai “polisi dunia”. Begitu juga dengan sejumlah kebijakan Biden yang berlawanan dengan pendahulunya dari Partai Republik.
Mengakhiri tahun 2021, sejumlah dinamika politik global patut dicatat, terutama yang melibatkan peran sentral AS dalam kemitraan dengan negara sekutunya serta sikap negara adidaya itu dalam menghadapi musuh bebuyutannya seperti China, Iran, dan Rusia.
Terusirnya AS oleh kelompok milisi Islam garis keras Taliban dari wilayah Afghanistan setelah 20 tahun berperang pada Agustus lalu, merupakan salah satu isu global paling dominan selam 2021.
Begitu juga dengan dimulainya kembali perundingan untuk mengembalikan Perjanjian Nuklir Iran 2015 setelah AS secara sepihak keluar dari kesepakatan dengan negara maju itu pada 2017. Sejak itulah persoalan kian liar, sehingga membuat Iran makin leluasa melalukan pengayaan uranium yang dicurigai untuk kepentingan senjata nuklir.
Pembentukan aliansi AS, Inggris, dan Australia (Aukus) terkait teknologi senjata dengan menganulir kontrak pembuatan kapal bertenaga nuklir antara Australia dengan Prancis, turut memanaskan politik global pada pertengahan tahun ini.
Demikian juga halnya dengan kian panasnya hubungan antara AS dan China terkait upaya kemerdekaan Taiwan yang selalu mendapat penentangan dari China karena didukung oleh negara Paman Sam tersebut.
Sedangkan, isu pengerahan pasukan Rusia ke perbatasan Ukraina yang ditentang oleh AS dan aliansi negara Eropa karena diduga akan melakukan aneksasi, turut memperuncing hubungan antara Presiden Vladimir Putin dengan Joe Biden beberapa hari menjelang berakhirnya tahun 2021.
AS Terusir dari Afghanistan
Setelah 20 tahun berperang, akhirnya AS hengkang dari Afghanistan akibat perlawanan dari Taliban yang tidak kenal lelah menolak keberadaan bangsa asing menguasai negerinya.
Peristiwa itu berawal dari jatuhnya pemerintahan pimpinan Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani hanya dalam sepekan perlawanan. Ghani pun mengambil langkah seribu meningalkan negaranya dan mengakui kemenangan Taliban.
"Taliban telah menang dengan penghakiman pedang dan senjata mereka, dan sekarang bertanggung jawab atas kehormatan, properti, dan pertahanan diri warga negara mereka," kata Ghani seperti dikutip sejumlah media global.
Amerika Serikat pun melakukan upaya evakuasi militernya, warganya dan beberapa warga Afghanistan. Evakuasai terakhir dilakukan pada Selasa, 31 Agustus 2021.
Catat Rekor! Kematian Akibat Covid-19 di AS Tembus 800.000 Jiwa
Taliban menyambut dengan gembira perginya Amerika Serikat yang kembali dipermalukan seperti dalam Perang Vietnam selama 20 tahun yang berakhir pada 1975.
Taliban merayakan kepergian seluruh tentara Amerika Serikat ysng selama ini mengamankan pemerintahan pro-asing dari Afghanistan dengan melepaskan tembakan di udara. Setidaknya Amerika Serikat berhasil mengevakuasi 114 ribu orang meskipun tidak bisa semuanya.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan kemungkinan ada hampir 100 orang warganya yang belum bisa keluar dari negara tersebut hingga kini. Akan tetapi, satu hal yang jelas pasukan asing yang dipimpin oleh AS telah keluar dari negara tersebut.
Foto satelit memperlihatkan kemacetan dan keramaian di dekat Bandara Kabul, Afghanistan, Senin (16/8/2021)/Antara-Reuters
Dilema Perjanjian Nukir Iran 2015
Pengumuman Presiden AS, Donald Trump pada Selasa, 8 Mei 2021, bahwa Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Nuklir Iran 2015 membawa implikasi berkepanjangan hingga tahun 2021.
Perjanjian itu dikenal dengan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JPOA). Iran setuju untuk menghapus batasan dalam kegiatan nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sejumlah sanksi.
Tidak heran kalau sikap sepihak Trump memancing reaksi dari para pemimpin dunia yang turut menandatangi kesepakatan itu. Di sisi lain, Iran terus melakukan pengayaan uranium yang dicurigai akan membuat senjata nuklir, karena merasa tidak terikat lagi dengan perjajian setelah AS mundur secara sepihak dari kesepakatan itu.
Trump mengecam Iran sebagai sebuah "rezim fanatik" dan dalam pidatonya Trump menuding Iran mensponsori terorisme dan mengusulkan sanksi baru.
Dia mengatakan, Iran telah melanggar kesepakatan 2015, yang memberlakukan pembatasan kapabilitas nuklir sebagai imbalannya melonggarkan embargo internasional. Dilema inilah yang terus memanas hingga turut mewarnai pemberitaan media massa sepanjang tahun ini.
Dilema itu tidak terlepas akibat AS kini dipimpin Joe Biden dan Iran dipimpin oleh Presiden Ebrahim Raisi yang memiliki kebijakan yang berbeda dari pendahulunya.
Akan tetapi, pada akhir Oktober lalu, Iran akhirnya sepakat untuk melanjutkan perundingan mengenai kesepakatan nuklir setelah didesak oleh komunitas internasional.
Biden: Tak Ada Rencana AS Kirim Pasukan ke Ukraina
Wakil Menlu Iran, Ali Bagheri mengatakan, bahwa negaranya mengambil keputusan tersebut setelah melihat kemajuan yang penting dalam perbincangan dengan mediator dari Uni Eropa, Enrique Mora.
Amerika Serikat pun menyambut baik keputusan Iran karena masih ada sejumlah kecil isu yang dipermasalahkan dalam pertemuan mereka di Wina belakangan ini. Namun, hasil negosiasi nuklir Iran putaran ke-7 membersitkan pesimisme.
Pada pertemuan lima hari yang berakhir pada Jumat, 3 Desember 2021, Iran muncul dengan dua proposal baru yang dianggap para diplomat Barat sebagai langkah mundur dan memuat aspirasi di luar wilayah kesepakatan. Kedua proposal itu berisi tentang penghapusan sanksi dan pembatasan nuklir yang membuat negara industri maju harus membahas usulan itu sehingga hingga kini belum ada kesepakatan final atas perjanian itu.
Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Cinta Tanah Air melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedubes Republik Rakyat China (RRC), Jakarta, Rabu (15/12/2021). Dalam aksi tersebut mereka menolak intervensi RRC atas klaim wilayah Laut Natuna Utara dan menuntut tindakan tegas dari Pemerintah Indonesia atas intervensi tersebut. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.
Ada Apa dengan Aukus?
Pada 15 September 2021, tiga negara yaitu AS, Inggris, dan Australia menyepakati sebuah pakta pertahanan baru yang dinamakan Aukus, akronim dari Australia, Inggris, dan AS. Gedung Putih merilis pernyataan ketiga pemimpin pemerintahan negara bahwa disepakatinya aliansi itu dimaksudkan untuk menghadapi tantangan abad-21.
Meskipun tidak secara eksplisit menyebut ancaman China, kesepakatan trilateral tersebut diklaim banyak kalangan ditujukan untuk mengurangi pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik.
Salah satu poin kontroversial kesepakatan itu adalah mendukung Australia mendapatkan teknologi kapal selam bertenaga nuklir. Ketiga negara akan bekerjasama mengembangkan dan membangun kapal selam itu dalam jangka waktu 18 bulan.
Hal ini memicu reaksi keras dari sejumlah negara. Bahkan, Prancis sebagai sekutu Barat pun memprotes kesepakatan itu karena merasa tidak dilibatkan.
Perjanjian Aukus secara dramatis menjadi krisis diplomatik tidak terduga antara Prancis dengan AS dan Australia. Pasalnya, kontrak kapal selam nuklir seniai 56 miliar euro antara Prancis dan Australia dibatalkan dan digantikan oleh AS dengan alasan teknologi nuklir yang lebih canggih.
Kanada-Inggris Gabung AS-Australia Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing
Akibatnya, Prancis menarik duta besarnya dari Washington dan Canberra setelah Australia membatalkan kontrak pembelian kapal selam akibat pakta Aukus.
Keputusan langka yang diambil oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dibuat karena "gravitasi yang luar biasa" dari masalah tersebut, kata Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian dalam sebuah pernyataan, pada 18 September 2021.
Le Drian sebelumnya juga menyebut perjanjian Aukus antara AS, Australia, dan Inggris, seperti tikaman dari belakang dan menyebut Joe Biden bertindak seperti Donald Trump.
China pun bersuara mengecam Aukus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan, Aukus sama sekali “tidak bertanggungjawab” dan “sangat mengganggu perdamaian dan stabilitas regional sehingga memicu persaingan senjata dan merusak perjanjian non-proliferasi”.
Ilustrasi: Bendera Taiwan dan AS pada sebuah pertemuan di Taipei./Antara-Reuters
China, Taiwan, dan AS
Isu klasik soal eksistensi Taiwan (China Taipei) yang secara politik diklaim China sebagai salah satu provinsinya yang ingin mememerdekakan diri karena dapat bantuan senjata dari AS, terus menjadi pemberitaan media massa global.
Pada awal Oktober lalu, Pemerintah China berang mendengar bahwa secara diam-diam pasukan khusus Amerika Serikat (AS) melatih pasukan khusus Taiwan untuk menghadapi ancaman dari Beijing.
Mengutip kicauan di Twitter Global Times, China menyatakan siap mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya.
Hal itu disampaikan menyusul laporan media AS bahwa ada 24 tentara AS yang dikerahkan di Taiwan untuk membatu melatih pasukan Taiwan secara rahasia.
Pasukan khusus AS secara bergilir ke Taiwan memberikan pelatihan khusus pada pasukan Taiwan di tengah ancaman serangan militer China. Hal itu sebagaimana diungkap dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Sejak dulu kebijakan AS atas Taiwan selalu tidak berubah karena pulau itu dianggap sebagai mitra strategisnya di Kawasan Laut China Selatan.
Amerika Serikat dan China sempat saling gertak usai Presiden AS Joe Biden menyatakan bakal membela Taiwan apabila diserang Negeri Tirai Bambu. Pernyataan Biden soal Taiwan muncul ketika ketegangan antara Taipei dan Beijing terus memanas.
Presiden China Xi Jinping menegaskan akan merealisasikan unifikasi antara China dan Taiwan. Sementara itu, Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen bersumpah tak akan membawa negaranya bertekuk lutut pada China.
Di tengah situasi tersebut, Presiden AS Joe Biden menegaskan jajarannya bakal pasang badan untuk Taiwan jika diserang China.
Ukraina dan Kepentingan NATO
Langkah Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan pasukannya ke wilayah perbatasan Ukraina pada pertengahan November lalu menjadi salah satu isu panas yang mewnai kaleidoskop global kali ini.
Rusia tidak saja berhadapan dengan Ukraina yang merupakan sesama bekas negara Uni Soviet, tetapi Putin juga tengah menghadapi penentangan dari negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO yang dimotori oleh Amerika Serikat.
Kabar mengenai konflik Rusia dan Ukraina tampaknya belum akan berakhir hingga akhir tahun ini. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dilaporkan memberikan dukungan kepada Ukraina dalam perjuangannya menghadapi ancaman Rusia dan mendesak solusi diplomatik untuk konflik di Eropa timur tersebut.
Tidak hanya itu, Biden memberikan dukungan sambil menjanjikan bantuan AS jika Moskow menyerang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluarkan pernyataan berterima kasih kepada Biden atas dukungan kuatnya dalam panggilan telepon yang berlangsung sekitar satu setengah jam pada Kamis, 9 Desember 2021.
Biden dilaporkan juga telah melakukan panggilan telepon terpisah kepada para pemimpin anggota NATO seperti Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Rumania, dan Slovakia yang semuanya berada di Eropa timur dan sangat prihatin dengan ancaman militer Rusia terhadap Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sebagai anggota aliansi militer NATO, bahwa pakta pertahanan itu telah mengancam Rusia dengan memperluas aktivitas di Ukraina.
Sedangkan, intelijen Amerika Serikat menilai bahwa Rusia dapat merencanakan serangan multi-front di negara tetangga Ukraina pada awal tahun depan, yang melibatkan hingga 175.000 tentara. Putin mengatakan, NATO mengancam Rusia dan telah melanggar jaminan yang diberikan kepadanya ketika Uni Soviet runtuh pada 1991.
"Digarisbawahi bahwa semua ini terjadi dengan latar belakang 'ekspansi' militer aktif di wilayah Ukraina oleh negara-negara NATO, yang menciptakan ancaman langsung terhadap keamanan Rusia," menurut pihak Kremlin.
Sementara itu, PM Johnson memperingatkan Putin bahwa setiap tindakan destabilisasi terhadap Ukraina akan menjadi kesalahan strategis dengan konsekuensi yang signifikan.
Akan tetapi, masih sulit untuk menduga-duga apakah AS dan sekutunya akan benar-benar menyerang Rusia kalau negara itu menginvasi Ukraina mengingat Rusia juga memiliki kekuatan senjata yang sulit diukur pihak lawan.
