Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Wakil Ketua DPR: Revisi UU Pemilu Bisa Dilakukan, tapi Tidak Waku Dekat

Wakil Ketua DPR mengatakan bahwa pihaknya tetap membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 20 Desember 2021  |  18:45 WIB
Wakil Ketua DPR: Revisi UU Pemilu Bisa Dilakukan, tapi Tidak Waku Dekat
Anggota KPPS menunjukkan surat suara kepada pemilih saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 di Kantor KPU Provinsi Bali, Denpasar, Bali, Kamis (2/12 - 2021). Simulasi yang digelar oleh KPU Republik Indonesia tersebut diikuti 100 orang dengan menampilkan dua model desain surat suara untuk survei serta memperoleh saran terkait desain surat suara dan formulir Pemilu 2024 guna memudahkan p
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya tetap membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) untuk mengubah ketentuan soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).

DPR tetap menampung aspirasi masyarakat yang ingin menurunkan presidential threshold, tetapi hal itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Jadi kita bukannya tidak aspiratif ya, begitu. Tahapan-tahapan yang panjang dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu itu mungkin dilakukan, tapi nanti,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (20/12/2021).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu beralasan, apabila revisi UU Pemilu dilakukan saat ini, prosesnya dapat mengganggu tahapan Pemilihan Umum 2024.

“Tahapan pemilu yang sudah jalan ini kemudian mungkin akan terganggu kalau kemudian kita membuat lagi revisi-revisi yang waktunya juga tidak akan cukup,” ujar Dasco.

Menurutnya, ketentuan presidential threshold 20 persen yang tertuang dalam UU Pemilu yang berlaku saat ini telah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“Jadi kita bukan tidak mau mengambil aspirasi dari masyarakat, tetapi kemudian undang-undang yang dibuat itu revisi yang tahun 2017 itu juga sudah berdasarkan aspirasi dari masyarakat,” kata Dasco.

Hal itu disampaikan Dasco merespons usulan sejumlah partai politik yang meminta ada revisi UU Pemilu agar presidential threshold diturunkan bahkan ditetapkan sebesar 0 persen.

Saat ditanya soal sikap Gerindra, Dasco mengaku partainya siap dengan berapa pun angka presidential threshold yang ditetapkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

uu pemilu wakil ketua dpr ri
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top