Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia masih rendah dibanding sejumlah negara sahabat lainnya.
Hal ini dia sampaikan saat menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/12/2021).
"Ranking indeks persepsi korupsi kita pada 2020 juga masih perlu diperbaiki. Di Asia dari 180 negara. Singapura rangking ketiga, Brunei Darussalam rangking 35, Malaysia rangking 57, dan Indonesia masih di rangking 102,” ujarnya dalam sambutanya di Gedung KPK, dikutip melalui Youtube KPK RI, Kamis (9/12/2021).
Oleh sebab itu, dia meminta agar tindakan koruptif di Tanah Air terus ditekan dan segera dihilangkan.
“Ini yang memerlukan kerja keras kita untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita bersama-sama," katanya.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut, bahwa dalam sebuah survei nasional pada November 2021, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan.
"Urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Ini yang diinginkan masyarakat mencapai 37,3 persen. Urutan kedua adalah pemberantasan korupsi mencapai 15,2 persen. Dan urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok mencapai 10,6 persen. Dan apabila tiga hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, tindak pidana korupsi menjadi pangkal permasalahan yang lain," tuturnya.
Dia menjelaskan, tindak pidana korupsi, bisa mengganggu upaya penciptaan lapangan kerja. Praktik korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok.
Survei tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menilai baik dan buruk upaya pemberantasan korupsi dalam proporsi seimbang.
"Selain itu, yang menilai sangat baik dan baik sebanyak 32,8 persen yang menilai sedang 28,6 persen. Serta yang menilai buruk dan sangat buruk 34,3 persen," katanya.
Di sisi lain, Jokowi melihat aparat penegak hukum telah banyak menangani kasus korupsi yang terbilang kakap. Namun, dia mengingatkan bahwa aparat tak berpuas diri karena faktanya masyarakat belum memberikan penilaian yang baik terhadap upaya itu.
"Namun aparat penegak hukum, termasuk KPK sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu. Karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantrasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini," katanya.
Jokowi juga mengungkapkan di tengah perkembangan yang kurang memuaskan itu, terdapat satu faktor perkembangan yang menggembirakan.
"Sebagaimana data BPS mengenai indeks perilaku antikorupsi di masyarakat yang terus naik dan membaik. Pada 2019 berada di angka 3,7. Pada 2020 di angka 3,84. Pada 2021 berada di angka 3,88. Artinya makin tahun makin membaik," katanya.
Dia mengatakan setiap buronan tindak korupsi harus segera diadili dan aset-asetnya dirampas untuk Negara.
"Pelaku korupsi bisa terus dikejar baik di dalam maupun luar negeri. Aset yang disembunyikan mafia, baik mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, mafia tanah, bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili," katanya
Jokowi juga meminta KPK menjerat para pelaku korupsi dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menurutnya, langkah ini untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
