Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memiliki kebutuhan mendesak menghadirkan pasukan siber (cyber army) untuk menangkal serangan buzzer terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, dan mengingatkan penggunaan dana hibah Rp10,6 miliar.
Menurutnya, MUI sebenarnya sudah memiliki tugas pokok dan fungsinya tersendiri, alih-alih dari menangkal serangan daring terhadap Anies.
“Jadi pertanyaannya adalah apakah MUI punya tugas sebagai (pasukan) siber, saya kira tidak. Jadi saya ingin mengembalikan bahwa MUI punya tugas pokok dan fungsi,” katanya kepada media, Senin (22/11/2021).
Dia mengatakan, hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk MUI sebesar Rp10,6 miliar adalah untuk melaksanakan program-program yang ada.
Dia melanjutkan, agar dana hibah tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan sebaliknya yaitu membentuk tim siber.
“Jadi melalui pembahasan di Komisi E DPRD DKI rasa-rasanya kok saya tuh tidak yakin kalau dia punya proposal yang mengajukan hibah untuk pembentukan cyber army,” tutur dia.
Gembong menambahkan, tim siber sudah mencakup tugas dari pihak lain, sehingga MUI sangat tidak perlu merambah tupoksi yang sedang dikerjakan pihak lain.
“Ya kita jalankan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing saja,” jelasnya.
Sekadar informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Rancangan APBD (RAPBD) DKI 2022, mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,6 miliar untuk MUI DKI Jakarta.
Hal itu berbeda jauh dengan PWNU Jakarta dan PW Muhammadiyah yang masing-masing hanya mendapatkan dana sekitar Rp2,07 miliar dan Rp1,89 miliar.
Persetujuan dana hibah untuk MUI dan ormas Islam itu berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022.
Sementara, rencana jumlah yang akan diberikan kepada masing-masing pihak tadi sempat diprotes beberapa pihak. Selain karena cyber army, beberapa pihak lainnya seperti Fraksi PSI juga memprotes kesenjangan besaran hibah tersebut.
MUI DKI Jakarta menjadi sorotan publik usai mewacanakan pembentukan pasukan siber untuk melawan para pendengung atau buzzer di media sosial yang kerap menghantam ulama dan mendiskreditkan umat Islam.
