Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Kesal! Birokrasi Investasi Masih Ruwet

Jokowi menumpahkan kekesalannya terkait investasi sektor energi menuju transisi energi terbarukan, karena birokrasi masih berbelit-belit.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 20 November 2021  |  14:13 WIB
Jokowi Kesal! Birokrasi Investasi Masih Ruwet
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi pengarahan langsung kepada seluruh direksi dan jajaran komisaris PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) bersama sejumlah Kementerian terkait di Istana Bogor, Selasa (16/11/2021). JIBI - Bisnis/Nancy Junita
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menumpahkan kekesalannya terkait investasi sektor energi menuju transisi energi terbarukan. Dia menyebut birokrasi untuk menarik minat investasi masih berbelit-belit.

Pernyataan itu disampaikannya saat memberi pengarahan langsung kepada seluruh direksi dan jajaran komisaris PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) bersama sejumlah Kementerian terkait di Istana Bogor, Selasa (16/11/2021).

Jokowi mengatakan bahwa cukup banyak calon investor yang ingin menanamkan modalnya ke Pertamina maupun PLN. Namun, birokrasi untuk mengundang investasi masih ruwet, sehingga mengundurkan minat calon pemodal.

"Saya kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang, tapi kok sulit dilakukan. Kok nggak jalan-jalan," katanya melalui siaran Youtube Setpres, Sabtu (20/11/2021).

Jokowi meminta jajarannya untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pasalnya transisi energi menuju netral karbon 2060 yang dicanangkan pemerintah memerlukan investasi dengan nilai tidak sedikit.

PLN misalnya memerlukan dana jumbo sekitar US$500 miliar setara Rp7.000 triliun. Dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021 - 2030 saja, PLN memperkirakan kebutuhan investasi dalam 9 tahun ke depan mencapai Rp72,4 triliun per tahun. Artinya kebutuhan dana hingga 9 tahun ke depan setidaknya Rp651,6 triliun.

Sementara itu, pemerintah menargetkan produksi migas mendukung transisi energi ini mencapai US$187 miliar atau setara Rp2.600 triliun pada 2030. Investasi itu diperlukan untuk mencapai produksi 1 juta barel minyak serta 12 miliar kubik gas.

"Posisi [kondisi] ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang bapak ibu miliki," kata Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi PLN pertamina
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top