Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Kesal! Birokrasi Investasi Masih Ruwet

Jokowi menumpahkan kekesalannya terkait investasi sektor energi menuju transisi energi terbarukan, karena birokrasi masih berbelit-belit.
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi pengarahan langsung kepada seluruh direksi dan jajaran komisaris PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) bersama sejumlah Kementerian terkait di Istana Bogor, Selasa (16/11/2021). JIBI/Bisnis-Nancy Junita
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi pengarahan langsung kepada seluruh direksi dan jajaran komisaris PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) bersama sejumlah Kementerian terkait di Istana Bogor, Selasa (16/11/2021). JIBI/Bisnis-Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menumpahkan kekesalannya terkait investasi sektor energi menuju transisi energi terbarukan. Dia menyebut birokrasi untuk menarik minat investasi masih berbelit-belit.

Pernyataan itu disampaikannya saat memberi pengarahan langsung kepada seluruh direksi dan jajaran komisaris PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) bersama sejumlah Kementerian terkait di Istana Bogor, Selasa (16/11/2021).

Jokowi mengatakan bahwa cukup banyak calon investor yang ingin menanamkan modalnya ke Pertamina maupun PLN. Namun, birokrasi untuk mengundang investasi masih ruwet, sehingga mengundurkan minat calon pemodal.

"Saya kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang, tapi kok sulit dilakukan. Kok nggak jalan-jalan," katanya melalui siaran Youtube Setpres, Sabtu (20/11/2021).

Jokowi meminta jajarannya untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pasalnya transisi energi menuju netral karbon 2060 yang dicanangkan pemerintah memerlukan investasi dengan nilai tidak sedikit.

PLN misalnya memerlukan dana jumbo sekitar US$500 miliar setara Rp7.000 triliun. Dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021 - 2030 saja, PLN memperkirakan kebutuhan investasi dalam 9 tahun ke depan mencapai Rp72,4 triliun per tahun. Artinya kebutuhan dana hingga 9 tahun ke depan setidaknya Rp651,6 triliun.

Sementara itu, pemerintah menargetkan produksi migas mendukung transisi energi ini mencapai US$187 miliar atau setara Rp2.600 triliun pada 2030. Investasi itu diperlukan untuk mencapai produksi 1 juta barel minyak serta 12 miliar kubik gas.

"Posisi [kondisi] ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang bapak ibu miliki," kata Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Penulis : Rayful Mudassir
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper